Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Zakat Kripto

Abstract. The status of cryptocurrency as a zakat object remains a subject of debate among Islamic scholars. This uncertainty stems from its high price volatility, the absence of a central regulatory authority, and the lack of explicit legal provisions in Indonesia recognizing cryptocurrency as a lawful means of payment despite its recognition as a tradable commodity. This study aims to analyze the legitimacy of zakat on cryptocurrency from the perspective of Islamic jurisprudence and its relation to zakat regulations in Indonesia. A qualitative research method was used, employing a normative-empirical approach. The findings indicate that cryptocurrency fulfills the criteria to be considered zakatable wealth based on the principles of Maqashid al-Shariah and Qiyas, particularly through the objective of hifzh al-mal (protection of wealth) and the identification of similar legal causes (‘illat) with traditional zakatable assets. However, there is currently no formal regulation that specifically governs zakat on cryptocurrency within Indonesia’s zakat legal framework, resulting in a legal vacuum that calls for the issuance of fatwas and comprehensive digital zakat policies. Abstrak. Perdebatan mengenai status aset kripto sebagai objek zakat masih berlangsung di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh sifat volatilitasnya yang tinggi, tidak adanya otoritas pusat yang mengaturnya, serta ketiadaan regulasi eksplisit di Indonesia yang mengakui kripto sebagai alat pembayaran sah, meskipun telah diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas zakat atas aset kripto dalam perspektif fikih zakat serta keterkaitannya dengan regulasi zakat yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi unsur sebagai objek zakat dalam perspektif Maqashid al-Syariah dan Qiyas, khususnya melalui maqshid hifzh al-mal dan kesamaan ‘illat dengan harta zakat tradisional. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi formal yang secara spesifik mengatur zakat atas aset kripto dalam perundang-undangan zakat Indonesia, sehingga menimbulkan kondisi kekosongan hukum (legal vacuum) yang perlu segera direspons melalui fatwa dan kebijakan zakat digital yang komprehensif.