Javascript must be enabled to continue!
Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
View through CrossRef
This research aims to find out whether the evaluation of BMN management in the form of the use of BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation has been carried out and how effective the management of BMN is and to find out what obstacles and obstacles there are in managing BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation. This research applies descriptive qualitative research methods, where data sources are obtained through interviews with agency employees. Research data includes the results of interviews, field observations, documentation, as well as information from previous research which is used as a theoretical reference. The results of this research show that BMN management at the LPPBMN Bureau is running based on statutory regulations, namely referring to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods or Services through the RKBMN (State Property Requirements Plan) process which is guided by Minister of Finance Regulation Number 153 of 2021, then in PSP it is based on PMK No. 76 of 2019 concerning the second amendment to PMK no. 246 of 2019 concerning Procedures for Implementing the Use of BMN. All administrative information about BMN is listed in the SIMAN and SAKTI systems by the Ministry of Finance, including information about the condition of the goods themselves.
Title: Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Description:
This research aims to find out whether the evaluation of BMN management in the form of the use of BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation has been carried out and how effective the management of BMN is and to find out what obstacles and obstacles there are in managing BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation.
This research applies descriptive qualitative research methods, where data sources are obtained through interviews with agency employees.
Research data includes the results of interviews, field observations, documentation, as well as information from previous research which is used as a theoretical reference.
The results of this research show that BMN management at the LPPBMN Bureau is running based on statutory regulations, namely referring to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods or Services through the RKBMN (State Property Requirements Plan) process which is guided by Minister of Finance Regulation Number 153 of 2021, then in PSP it is based on PMK No.
76 of 2019 concerning the second amendment to PMK no.
246 of 2019 concerning Procedures for Implementing the Use of BMN.
All administrative information about BMN is listed in the SIMAN and SAKTI systems by the Ministry of Finance, including information about the condition of the goods themselves.
Related Results
Implementasi Kinerja Operator Aset Dengan Prinsip Manajemen Publik pada Bagian Barang Milik Negara
Implementasi Kinerja Operator Aset Dengan Prinsip Manajemen Publik pada Bagian Barang Milik Negara
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada dasarnya maksud dan t...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pe...
UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN DI AKADEMI MILITER MAGELANG
UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN DI AKADEMI MILITER MAGELANG
This research aims to describe personnel competency in administering state property (BMN) through the use of the Simak-BMN application at the Magelang Military Academy, to find out...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
Evaluasi Kualitas Pelayanan Bagian Umum dan keuangan Dalam Mendukung Layanan Administrasi Kepegawaian
Evaluasi Kualitas Pelayanan Bagian Umum dan keuangan Dalam Mendukung Layanan Administrasi Kepegawaian
Penelitian ini meneliti kualitas pelayanan Bagian Keuangan dan Umum dalam mendukung administrasi kepegawaian yang baik mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh...
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang konsep sistem informasi pengadaan barang yang digunakan pada perusahaan sehingga terjadinya keter...

