IDENTIFIKASI YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA

Quick mechanical advances in the ongoing time frame have given tremendous open doors to hoodlums to do exercises that disregard the law. One of these crimes is betting, which has moved to the internet-based domain, ordinarily known as internet betting. To successfully handle the pervasiveness of electronic betting wrongdoing, it is essential to recognize the hidden variables that contribute to its rise and foster proper countermeasures. This study plans to investigate policing, hindering variables for policing, and methodologies for conquering internet betting wrongdoings. This study utilizes a standardizing juridical methodology that is supplemented by an observational juridical methodology. Data gathering was helped out through broad writing research, while subjective examination was utilized to process and decipher the data. Research result show that the insightful cycle for internet betting wrongdoings is basically completed by the Directorate of Cybercrime and the Public Police. Likewise, the state digital and figure organization is responsible for directing and overseeing web use in Indonesia. As far as countermeasures against web-based betting wrongdoings, policing utilizes a mix of preventive and oppressive measures to battle these infringements. Abstrak Kemajuan mekanis yang cepat dalam kerangka waktu yang sedang berlangsung telah memberikan peluang besar bagi para penjahat untuk melakukan kegiatan yang mengabaikan hukum. Salah satu kejahatan tersebut adalah judi yang telah berpindah ke ranah berbasis internet yang biasa dikenal dengan judi online. Untuk berhasil menangani maraknya pelanggaran perjudian elektronik, penting untuk mengenali faktor-faktor tersembunyi yang menambah kebangkitannya dan mendorong tindakan pencegahan yang tepat. Studi ini berencana untuk menyelidiki pemolisian, variabel penghambat pemolisian, dan metodologi untuk mengatasi kesalahan perjudian internet. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang dilengkapi dengan metodologi yuridis observasional. Pengumpulan data dibantu melalui penelitian tertulis yang luas, sedangkan pemeriksaan subjektif digunakan untuk mengolah dan menguraikan data. Penemuan menunjukkan bahwa siklus wawasan untuk kejahatan judi online pada dasarnya diselesaikan oleh Direktorat Cybercrime, Kepolisian Umum. Demikian juga dengan organisasi digital dan figur negara yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi penggunaan web di Indonesia. Sejauh tindakan pencegahan terhadap kesalahan perjudian online, kepolisian menggunakan kombinasi tindakan pencegahan dan penindasan untuk melawan pelanggaran ini.