Javascript must be enabled to continue!
KEBIJAKAN REKRUTMEN HAKIM DI INDONESIA (Studi Kasus Calon Hakim Yang Tidak Lulus Pendidikan Hakim Sesuai SK Kepala BLDK Mahkamah Agung RI Nomor: 21A/BLD/SK/II/2020)
View through CrossRef
The integrity inherent in a judge is a code of ethics and an absolute thing that must be present in a judge. This can be proven by the implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning the Procurement of Judges for Case Study Participants who do not pass the Education and Training Program for Integrated Candidates for Judges Batch III. The type of research used in this study is a survey of informants by applying a literature review approach. The results of this discussion indicate that the integrity of a judge is very important because it is closely related to how a judge can uphold justice. Apart from having a soul with integrity, a judge candidate also requires credibility and capability in carrying out his duties and functions as a judge. Therefore, participants who do not pass the education and training program for prospective judges cannot be reappointed as staff or employees in any judicial environment, be it the General Court, Religious Court, State Administrative Court, Military Court, and prospective judges must be dismissed with respect as a person. Government employees.
Universitas Halu Oleo - Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Title: KEBIJAKAN REKRUTMEN HAKIM DI INDONESIA (Studi Kasus Calon Hakim Yang Tidak Lulus Pendidikan Hakim Sesuai SK Kepala BLDK Mahkamah Agung RI Nomor: 21A/BLD/SK/II/2020)
Description:
The integrity inherent in a judge is a code of ethics and an absolute thing that must be present in a judge.
This can be proven by the implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning the Procurement of Judges for Case Study Participants who do not pass the Education and Training Program for Integrated Candidates for Judges Batch III.
The type of research used in this study is a survey of informants by applying a literature review approach.
The results of this discussion indicate that the integrity of a judge is very important because it is closely related to how a judge can uphold justice.
Apart from having a soul with integrity, a judge candidate also requires credibility and capability in carrying out his duties and functions as a judge.
Therefore, participants who do not pass the education and training program for prospective judges cannot be reappointed as staff or employees in any judicial environment, be it the General Court, Religious Court, State Administrative Court, Military Court, and prospective judges must be dismissed with respect as a person.
Government employees.
Related Results
Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung
Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung
This study examines the considerations of the Supreme Court justices in Decision Number 17P/HUM/2021. Through the judicial review mechanism, the decision annulled the joint decisio...
JURNAL HTN YUSUF
JURNAL HTN YUSUF
Secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan l...
Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia
Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia
Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan ker...
GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
 ABSTRAKSengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tent...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
SISTEM INFORMASI SEBAGAI KEILMUAN YANG MULTIDISIPLINER
SISTEM INFORMASI SEBAGAI KEILMUAN YANG MULTIDISIPLINER
Saat ini, dibandingkan dengan negara sekitar, di manakah posisi Indonesia? Tepat sesaat sebelum pandemi, World bank mengkategorikan Indonesia pada posisi upper middle income dan PB...
PERANAN BPSK DALAM SENGKETA PERJANJAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
PERANAN BPSK DALAM SENGKETA PERJANJAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) merupakan lembaga di luar pengadilan yang menangani sengketa konsumen dan juga berwenang untuk melindungi hak-h...
HAKIM BUKAN CORONG UNDANG-UNDANG, HAKIM BUKAN CORONG MASYARAKAT, DAN HAKIM ADALAH CORONG KEADILAN
HAKIM BUKAN CORONG UNDANG-UNDANG, HAKIM BUKAN CORONG MASYARAKAT, DAN HAKIM ADALAH CORONG KEADILAN
Banyak hakim dalam menangani perkara di pengadilan tidak memahami nomena di balik fenomena. Hakim yang tidak mempertimbangkan fakta metafisik di balik rasionalitas. Persoalannya, p...

