Javascript must be enabled to continue!
PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL
View through CrossRef
This study is a qualitative study of the application of the accrual-based Government accounting system to the Government of North Toraja Regency. The purpose of this study is to interpret the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) to the Government of North Toraja Regency. Data in this study were collected through observation, documentation, and interviews with five informants directly related to the implementation of accrual-based Governent Accoutning Standards (SAP). The data that has been collectted is then analyzed and interpreted by qualitative methods using an interpretive approach. The results showed that the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in the North Toraja Regency Government was a reflection of a formality. This is supported by the existence of government regulations that require all local governments including the North Toraja Regency Government to implement accrual-based Government Accoutning Standards. The complexity of the financial statements is a major factor in the resistance attitude of the North Toraja Regency financial management in the accrual-based Government Standard implementation. Meanwhile, in terms of organizational culture, the North Toraja Regency Government is required to apply accrual-based Government Accounting Standards
Title: PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL
Description:
This study is a qualitative study of the application of the accrual-based Government accounting system to the Government of North Toraja Regency.
The purpose of this study is to interpret the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) to the Government of North Toraja Regency.
Data in this study were collected through observation, documentation, and interviews with five informants directly related to the implementation of accrual-based Governent Accoutning Standards (SAP).
The data that has been collectted is then analyzed and interpreted by qualitative methods using an interpretive approach.
The results showed that the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in the North Toraja Regency Government was a reflection of a formality.
This is supported by the existence of government regulations that require all local governments including the North Toraja Regency Government to implement accrual-based Government Accoutning Standards.
The complexity of the financial statements is a major factor in the resistance attitude of the North Toraja Regency financial management in the accrual-based Government Standard implementation.
Meanwhile, in terms of organizational culture, the North Toraja Regency Government is required to apply accrual-based Government Accounting Standards.
Related Results
TINJAUAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA
TINJAUAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA
ABSTRACTThe purpose of this study to determine the management of state finances in Indonesia associated with the government accounting system used. This research is a type of resea...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
IMPLEMENTASI DAN KENDALA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
IMPLEMENTASI DAN KENDALA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
abstractHidayatullah (2010) said that the adoption of the accrual system not only aims to standards and formats mere presentation of financial statements, but also have an impact o...
Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Permasalahan Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Memiliki kete...
Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik
Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik
Artikel ini menganalisis pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Akuntansi berbasis akrual diterapkan untuk...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baikĀ (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...
ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN AMBARAWA
ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KECAMATAN AMBARAWA
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana pengaplikasian metode akrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kecamatan Ambarawa, ...
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Analisis Penerapan Standar Aakuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ( PP. 71/2010 ) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baikĀ (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi ke...

