Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Atas Kebijakan Penerapan KRIS Di Wilayah NTT

 Data ketersediaan tempat tidur khususnya untuk kelas tiga di fasilitas Kesehatan khususnya di NTT menunjukkan ketidaksiapan rumah sakit untuk melakukan penerapan KRIS sampai dengan 30 Juni 2025. Berbagai polemik yang mungkin akan timbul pasca penerapan KRIS khususnya jika Fasilitas Kesehatan tidak mampu memenuhi standar KRIS pada 30 Juni 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan ketentuan KRIS dan akibat hukum terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat normatif. Pemberlakuan Perpres 59 Tahun 2024 terkait KRIS. Kebijakan terkait penerapan KRIS ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak baik termasuk dengan sistem pembayarannya sehingga kementerian kesehatan harus mereview kembali terkait aturan maupun sanksi yang akan diterima jika pemberi pelayanan kesehatan belum mampu memenuhi kriteria yang tercantum dalam Perpres tersebut. Belum ada penjelasan yang lebih mendalam terkait sanksi dan akibat hukum yang ditimbulkan jika Per 30 Juni 2025 Fasilitas Kesehatan tidak mampu memenuhi standar KRIS. Pemerintah harus memberikan penjelasan akibat hukum jika fasilitas kesehatan tidak mampu memenuhi kriteria yang tercantum dalam Perpres. BPJS Kesehatan juga harus mempersiapkan turunan aturan dari Perpres tersebut serta mereview Kembali PKS dengan Rumah Sakit untuk meminimalisir risiko terhadap akibat hukum dalam pelaksanaan KRIS.