Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN TERPILIH DI PROVINSI RIAU

View through CrossRef
Janji politik menjadi indikator yang sangat penting untuk mempengaruhi para pemilih. Kajian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan politik pelaksanaan dan kinerja Gubernur Riau, Syamsuar, setelah menjadi kepala daerah di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi politik Syamsuar dengan janji-janji politik di Provinsi Riau pada masa pemerintahannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik dan Kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji-janji politik Syamsuar sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Akan tetapi, masih ada beberapa janji politik yang belum terealisasi sesuai harapan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur karena berkembang secara perlahan. Hal ini disebabkan minimnya anggaran pembangunan dan masalah inefisiensi dalam kinerja birokrasi.
Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara
Title: KAJIAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI IMPLEMENTASI JANJI-JANJI POLITIK PEMIMPIN TERPILIH DI PROVINSI RIAU
Description:
Janji politik menjadi indikator yang sangat penting untuk mempengaruhi para pemilih.
Kajian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan politik pelaksanaan dan kinerja Gubernur Riau, Syamsuar, setelah menjadi kepala daerah di Provinsi Riau.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi politik Syamsuar dengan janji-janji politik di Provinsi Riau pada masa pemerintahannya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik dan Kekuasaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji-janji politik Syamsuar sudah dilaksanakan secara keseluruhan.
Akan tetapi, masih ada beberapa janji politik yang belum terealisasi sesuai harapan masyarakat khususnya di bidang infrastruktur karena berkembang secara perlahan.
Hal ini disebabkan minimnya anggaran pembangunan dan masalah inefisiensi dalam kinerja birokrasi.

Related Results

Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
GENDER DAN PERILAKU MEMILIH: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI POLITIK
GENDER DAN PERILAKU MEMILIH: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI POLITIK
There are interesting developments of political psychology, particularly in the effort of women in politics arena. Until the mid-year 2007, at least 82 women were recorded followin...
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Perubahan tatanan global dan meningkatnya interaksi antarnegara menuntut sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika globalisasi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasiona...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Abstract The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH
PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH
Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU N...

Back to Top