Javascript must be enabled to continue!
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif
View through CrossRef
Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.
Title: Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif
Description:
Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana.
Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan.
Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum.
Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara.
Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.
Related Results
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN KLN)
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN KLN)
<p>Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan k...
Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Tujuan: menganalisis dan menjabarkan penerapan restorative justice di Indonesia khususnya terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana melalui ADR ...
SYARAT KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No
SYARAT KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No
Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis. Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan p...
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT
Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat dalam Putusan Hakim
Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat dalam Putusan Hakim
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum kesepakatan perdamaian adat dalam putusan hakim. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelit...
Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?
Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?
Substantive justice is an idea of justice that seeks to present it comprehensively and completely in society. Substantive justice in this case does not only interpret the law as li...
Bustan al-Salatin Panduan kepada Pemerintahan Islam yang Adil oleh Golongan Pembantu Raja ~ Bustan al-Salatin as a Guide to Justice of Islamic Government by King’s Aides
Bustan al-Salatin Panduan kepada Pemerintahan Islam yang Adil oleh Golongan Pembantu Raja ~ Bustan al-Salatin as a Guide to Justice of Islamic Government by King’s Aides
Konsep keadilan dalam Islam mempunyai pengertian yang luas dan mendalam. Keadilan dalam Islam mencakupi keseluruhan sudut kehidupan manusia tanpa sebarang pengecualian. Golongan ra...

