Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA
View through CrossRef
Abstract: This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech. The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression. The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive. This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments. In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.Keywords: Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law
Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Title: BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA
Description:
Abstract: This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).
The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech.
The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression.
The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive.
This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments.
In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.
Keywords: Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
<p>Penelitian ini dilakukan di Kotamadya<br />Mataram Nusa Tenggara Barat. Sasaran<br />penelitian adalah suatu masyarakat lokal yang<br />menamakan dirinya...