Javascript must be enabled to continue!
DESAIN PENGUATAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
View through CrossRef
This study aims to find out how the ideal model for strengthening the implementation of the legislative function of the DPR RI in the context of reforming national law. Using a normative research method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of the legislative function of the DPR RI after the amendment to the constitution cannot be carried out optimally because it is indicated by the lack of legislative products and the low quality of the laws produced by the DPR. Legislation achievements that are not achieved according to the target of legislation and the number of laws submitted for judicial review at the Constitutional Court are benchmarks for the implementation of the legislative function of the DPR RI. And it can be concluded that the design of strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI can be done by repositioning the Legislative Body of the DPR RI as a law center, strengthening the Supporting system of the DPR RI, and making a blue print for strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI.
Title: DESAIN PENGUATAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
Description:
This study aims to find out how the ideal model for strengthening the implementation of the legislative function of the DPR RI in the context of reforming national law.
Using a normative research method with a statutory approach.
The results of the study show that the implementation of the legislative function of the DPR RI after the amendment to the constitution cannot be carried out optimally because it is indicated by the lack of legislative products and the low quality of the laws produced by the DPR.
Legislation achievements that are not achieved according to the target of legislation and the number of laws submitted for judicial review at the Constitutional Court are benchmarks for the implementation of the legislative function of the DPR RI.
And it can be concluded that the design of strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI can be done by repositioning the Legislative Body of the DPR RI as a law center, strengthening the Supporting system of the DPR RI, and making a blue print for strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI.
Related Results
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaks...
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERITA RAKYAT ACEH BESAR
ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERITA RAKYAT ACEH BESAR
Penelitian ini membahas tentang analisis gaya bahasa dalam cerita rakyat Aceh Besar. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat dalam ceri...

