Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS

View through CrossRef
Kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), yang didalmnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka Notaris haruslah mengetahui bagaimana kepastian hukum anak yang beragama Non-Islam tersebut, berhak atau tidaknya serta bisa atau tidaknya dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengnalisis kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui APHW oleh Notaris ditinjau dari teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, filsafat, dan kaidah hukum untuk menemukan pemecahan (jawaban) terhadap permasalahan yang timbul berupa konflik norma, ambiguitas hukum/norma, atau kekosongan hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang keduanya menggunakan pendekatan analitis. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan metode pengumpulan data berbasis penelitian kepustakaan. Secara khusus pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang telah ada, seperti Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris, bukan sebagai bagian dari ahli waris tetapi sebagai penerima hak melalui jalan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.
Title: KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS
Description:
Kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), yang didalmnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka Notaris haruslah mengetahui bagaimana kepastian hukum anak yang beragama Non-Islam tersebut, berhak atau tidaknya serta bisa atau tidaknya dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengnalisis kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui APHW oleh Notaris ditinjau dari teori kepastian hukum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, filsafat, dan kaidah hukum untuk menemukan pemecahan (jawaban) terhadap permasalahan yang timbul berupa konflik norma, ambiguitas hukum/norma, atau kekosongan hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang keduanya menggunakan pendekatan analitis.
Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan metode pengumpulan data berbasis penelitian kepustakaan.
Secara khusus pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang telah ada, seperti Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian penulis.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris, bukan sebagai bagian dari ahli waris tetapi sebagai penerima hak melalui jalan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.

Related Results

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract            The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences...
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau dok...
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kont...
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang ...
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial proce...

Back to Top