Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.
Sus/2021/PN.
Sgr dan Undang-Undang No.
35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.
Sus/2021/PN.
Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif.
(2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.
Sus/2021/PN.
Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.
Related Results
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT
Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2)...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of ...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
Abstract One of the authentic deeds that can be used as a basis for the transfer of land rights is a court decision. Based on statements from sources from the Pontianak National La...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan...

