Javascript must be enabled to continue!
DOKTRIN “RESPONSIBILITY TO PROTECT” DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI REPUBLIK SUDAN TAHUN 2023
View through CrossRef
Differing views on sovereignty and intervention gave birth to the Responsibility to Protect (R2P) principle which emphasizes the responsibility of states to protect their people from war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. The armed conflict in Sudan showed violations of the R2P principle that caused thousands of casualties and sexual violence. The problem of this article is the status of the R2P principle in international law and whether the UN Security Council resolution implementing R2P can be a precedent for applying the R2P principle in Sudan. This article is normative juridical research, descriptive-analytical in nature, using secondary data, qualitative data processing, and deductive conclusions are drawn. The results show that the position of the R2P principle is internationally recognized in various UN documents and resolutions and the UN Security Council has not applied the R2P principle in the case of Sudan.
Title: DOKTRIN “RESPONSIBILITY TO PROTECT” DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI REPUBLIK SUDAN TAHUN 2023
Description:
Differing views on sovereignty and intervention gave birth to the Responsibility to Protect (R2P) principle which emphasizes the responsibility of states to protect their people from war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing.
The armed conflict in Sudan showed violations of the R2P principle that caused thousands of casualties and sexual violence.
The problem of this article is the status of the R2P principle in international law and whether the UN Security Council resolution implementing R2P can be a precedent for applying the R2P principle in Sudan.
This article is normative juridical research, descriptive-analytical in nature, using secondary data, qualitative data processing, and deductive conclusions are drawn.
The results show that the position of the R2P principle is internationally recognized in various UN documents and resolutions and the UN Security Council has not applied the R2P principle in the case of Sudan.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
Kejahatan merupakan perubahan yang tidak direncanakan akibat proses pengembangan perkotaan. Pendekatan geografis dalam analisis kejahatan mampu menganalisis pola kejahatan mengguna...
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), dan sangat mengancam kedaulatan semua...
STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA
STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA
Salah satu ancaman yang sering muncul bagi Indonesia dan negara di Asia Tenggara adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (Transnational crime). Ke...
Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal
Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal
AbstrakSaat ini perkembangan ekonomi berjalan sangat pesat namun, ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi terdapat juga ketidakstabilan ekonomi yang kemudian memberikan peluang kepad...
Bioethics-CSR Divide
Bioethics-CSR Divide
Photo by Sean Pollock on Unsplash
ABSTRACT
Bioethics and Corporate Social Responsibility (CSR) were born out of similar concerns, such as the reaction to scandal and the restraint ...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilaku...

