Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 T Ahun 2000
View through CrossRef
Intellectual property rights including industrial designs. The idea of industrial design safety is based on the belief that human imagination, taste and initiative are closely linked to industrial design. The state grants protection against new industrial designs. The definition of the rule of law used in the legal protection of industrial designs is based on Law No. 31 of 2000. One of the components in this case is the protection of human rights which is the guideline for the legal protection of industrial designs. There are two forms of industrial design legal protection, which include preventive legal protection and repressive legal protection. This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No. 31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs. This research was designed using normative research with a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through documentation and recording. The results of the study indicate that preventive legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed. In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the designer can prevent the occurrence of plagiarism of his industrial design by registering his industrial design.
Universitas Warmadewa
Title: Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 T Ahun 2000
Description:
Intellectual property rights including industrial designs.
The idea of industrial design safety is based on the belief that human imagination, taste and initiative are closely linked to industrial design.
The state grants protection against new industrial designs.
The definition of the rule of law used in the legal protection of industrial designs is based on Law No.
31 of 2000.
One of the components in this case is the protection of human rights which is the guideline for the legal protection of industrial designs.
There are two forms of industrial design legal protection, which include preventive legal protection and repressive legal protection.
This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No.
31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs.
This research was designed using normative research with a conceptual approach.
The data used are primary and secondary data obtained through documentation and recording.
The results of the study indicate that preventive legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed.
In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the designer can prevent the occurrence of plagiarism of his industrial design by registering his industrial design.
Related Results
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewaji...
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orie...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
ABSTRAK
Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Seh...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...

