PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PROBLEMA HUKUM PEMBIAYAAN LEASING DI INDONESIA

Leasing adalah suatu perjanjian yang berlitik tolak dari hubungan antara jangka waktu kontrak dengan masa kegunaan barang-barang secara ekonomis. Pihak yang terlibat (lessor dan lesse) bersepakat bahwa pihak lessor tanpa menggunakan hak miliknya secara hak dan kewajiban menyerahkan hak milik atas barang tersebut kepada pihak lesse yang berkewajiban membayar imbalan yang kemudian memperoleh hak milik atas barang tersebut. Leasing merupakan suatu lembaga hukum pembiayaan yang berasal dari Amerika Serikat. Keberadaannya diakui di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Akan tetapi aspek keperdataan secara khusus mengenai leasing belum ada. Sifat keperdataan ini penting diketahui dalam kaitan untuk menentukan kepastian hukum dan dijadikan pedoman manakala timbul sengketa antara pihak pembuat leasing.Para sarjana berbeda pendapat tentang kedudukan leasing, sebagian berpendapat bahwa leasing itu identik dengan perjanian sewa menyewa karena adanya persamaan dengan ciri-ciri dalam perjanian sewa menyewa. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa perjanjian leasing itu memiliki banyak persamaan dengan beli sewa. Persamaan tersebut terlihat pada tujuannya. Kedua macam perjanjian itu bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas objek perjanjian dari pihak yang satu kepada pihak yang lain pada akhir perjanjian tersebut.Dalam hukum Islam, leasing merupakan pranata hukum yang samar karena mengandung beberapa unsur perjanjian. Namun beberapa jenis dalam transaksi ekonomi Islam, memberikan kekayaan dalam pemahaman hukum pembiayaan leasing, sehingga leasing lebih mudah dipahami dan dipraktekkan.