Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

View through CrossRef
Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran
Title: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
Description:
Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran.
Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif.
Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier.
Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.
Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan.
Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.
Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran.

Related Results

KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract            The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN
PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN
Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas bermaterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, berisi informasi mengenai ide...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kont...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang...
Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri
Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri
Pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tenta...

Back to Top