Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2275 K/PDT/2017
View through CrossRef
Sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi merupakan permasalahan hukum perdata yang kerap menimbulkan kerugian bagi tertanggung, terutama ketika penanggung tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai isi polis. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup bagaimana tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017, serta bagaimana analisis tentang Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Asuransi ditinjau menurut Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, pendapat ahli, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi secara parsial karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai polis, melanggar prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung menguatkan pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak asuransi serta perlunya perlindungan hukum terhadap tertanggung. Kesimpulannya Putusan Mahkamah Agung telah menegaskan wanprestasi parsial oleh penanggung dan memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung. Peningkatan transparansi perusahaan asuransi sangat diperlukan agar proses klaim berjalan adil dan akuntabel. Selain itu pemahaman masyarakat terhadap isi polis juga harus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang.
Title: ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2275 K/PDT/2017
Description:
Sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi merupakan permasalahan hukum perdata yang kerap menimbulkan kerugian bagi tertanggung, terutama ketika penanggung tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai isi polis.
Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup bagaimana tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017, serta bagaimana analisis tentang Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Asuransi ditinjau menurut Putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.
Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin.
Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, pendapat ahli, dan putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi secara parsial karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai polis, melanggar prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam perjanjian.
Putusan Mahkamah Agung menguatkan pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak asuransi serta perlunya perlindungan hukum terhadap tertanggung.
Kesimpulannya Putusan Mahkamah Agung telah menegaskan wanprestasi parsial oleh penanggung dan memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung.
Peningkatan transparansi perusahaan asuransi sangat diperlukan agar proses klaim berjalan adil dan akuntabel.
Selain itu pemahaman masyarakat terhadap isi polis juga harus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang.
Related Results
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
ABSTRACT
Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal consideration that influence differences in a Supreme Court Decision and a Constitutional Court Decision in t...
Konsep Hukum pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet
Konsep Hukum pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet
Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan, salah bentuk gugatan yang banyak diajukan adalah gugatan wanprest...
ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
ANALISA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
Dampak dari pemutusan perjanjian atau kontrak secara sepihak oleh franchisor pastinya sangat merugikan franchisee, sehingga tidak menutup kemungkinan franchisee untuk menuntut gant...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi ...
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)
Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective...
ANALISIS PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL
ANALISIS PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL
Asuransi telah menjadi komponen integral dalam sistem keuangan global dan penggunaannya semakin meluas di berbagai sektor. Terdapat dua macam asuransi, yaitu asuransi konvensional ...
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI
ABSTRAKPengadilan Negeri Meulaboh melalui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 ...

