Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung

Penerapan sistem pelayanan rawat inap yang masih menggunakan kelas 1,2, dan 3  menimbulkan adanya perbedaan pelayanan khususnya kepada peserta BPJS Kesehatan Kelas 3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Fasilitas ruang rawat inap khususnya pada pasien BPJS Kesehatan Kelas 3 memerlukan perhatian khusus karena tidak terstandarisasi. RSUD Kota Bandung sebagai salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah wajib mendukung kebijakan KRIS-JKN, namun update per Juli 2024 persentase jumlah tempat tidur dalam ruangan yang telah memenuhi 12 kriteria KRIS hanya sebesar 15,87%. RSUD Kota Bandung mengalami beberapa hambatan yaitu jarak antar TT kurang dari 1,5m, kamar mandi tidak sesuai dengan standar aksesibilitas, dan penggantian tirai. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama hambatan implementasi KRIS. Sehingga diperlukan upaya penguatan regulasi KRIS-JKN di Kota Bandung serta dukungan dana dari APBD Pemerintah Kota Bandung.