Javascript must be enabled to continue!
Policy options to integrate HIV services into Social Health Insurance (JKN) in Indonesia
View through CrossRef
Latar belakang: Setelah sekian tahun bergantung pada sumber pendaaan luar negeri, pembiayaan Program HIV AIDS di Indonesia diharapkan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri. Skema Jaminan Kesehatan Semesta atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai tahun 2014 menanggung pengobatan termasuk infeksi oportunistik. Pertanyaan penelitian apakah paket manfaatnya dapat mencakup intervensi kesehatan masyarakat seperti HIV tanpa menghambat penyediaan pelayanan? Implementasi untuk Program HIV yang selama ini disubsidi Pemerintah memerlukan kehati-hatian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis skenario terkait biaya dan utilisasi pada pelayanan HIV guna mendukung kebijakan yang potensial untuk mengintegrasikan intervensi HIV ke dalam paket manfaat JKN.
Metode: Penelitian ini menganalisis paket manfaat dan mekanisme pembiayaan terkait pelayanan HIV, keanggotaan JKN, target populasi kunci, serta estimasi premi untuk pelayanan HIV hingga tahun 2019. Studi observasional ini menghasilkan data biaya dan utilisasi dari tingkat nasional dan daerah sebagai data dasar. Peneliti membangun model dan menganalisis skenario proyeksi biaya dan utilisasi dari beragam program aktivitas HIV serta konsekuensinya.
Hasil: Skenario dikembangkan berdasarkan kelengkapan paket manfaat dan komponen mana yang bisa dijamin dalam JKN.Pelayanan yang terkait HIV saat ini sebagian besar dijamin oleh pemerintah mulai dari Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) hingga pengobatan Infeksi Oportunistik. Pengobatan dan perawatan kemungkinan dapat dijamin oleh JKN, dengan bantuan pemerintah untuk pencegahan dan pelayanan ART.
Kesimpulan: Skenario dengan paket manfaat dasar akan membutuhkan biaya medis yang rasional per pasien per bulan, tergantung pada kelengkapan paket manfaat. Sebuah peta jalan yang jelas perlu disusun untuk memastikan seluruh pelayanan terjangkau dan berkualitas baik.
Kata kunci: Jaminan kesehatan semesta, pelayanan HIV, dan Opsi Kebijakan
Abstract
Background: HIV and AIDS program in Indonesia is planned to be financed by domestic sources after depending on external sources for many years. Indonesia has started its Social Health Insurance scheme so called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program in 2014, that covers HIV treatment including opportunistic infection. Research question is whether JKN could expand its benefit package to public health interventions without hampering service provision. Converting HIV program that has been subsidizied by the Government needs careful considerations. The study aimed to assess scenarios on cost and utilization to support decision on integration of HIV interventions into the JKN benefit package.
Methods: The study assessed the current coverage and funding mechanisms for HIV-related services, JKN membership, key target populations, and estimated premium for HIV services up to 2019. We captured cost and utilization from national and subnational levels as the baseline through an observational study. Researchers developed model and scenarios on the projection of cost and utilization of various HIV program activities and its consequences.
Results: We developed scnearios based on benefit covered by JKN. current services mostly covered by government. The Care and treatment could be possibly covered by the JKN, with support from government for prevention and ART.
Conclusion: The scenarios show that provision of HIV services within the basic benefits package of JKN would require a reasonable cost per member per month, depending on the comprehensiveness of the benefit. A clear roadmap should be developed to ensure all services provided are affordable and in good quality.
Keywords: Universal Health Coverage, HIV AIDS, Policy Option
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Title: Policy options to integrate HIV services into Social Health Insurance (JKN) in Indonesia
Description:
Latar belakang: Setelah sekian tahun bergantung pada sumber pendaaan luar negeri, pembiayaan Program HIV AIDS di Indonesia diharapkan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri.
Skema Jaminan Kesehatan Semesta atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai tahun 2014 menanggung pengobatan termasuk infeksi oportunistik.
Pertanyaan penelitian apakah paket manfaatnya dapat mencakup intervensi kesehatan masyarakat seperti HIV tanpa menghambat penyediaan pelayanan? Implementasi untuk Program HIV yang selama ini disubsidi Pemerintah memerlukan kehati-hatian.
Studi ini bertujuan untuk menganalisis skenario terkait biaya dan utilisasi pada pelayanan HIV guna mendukung kebijakan yang potensial untuk mengintegrasikan intervensi HIV ke dalam paket manfaat JKN.
Metode: Penelitian ini menganalisis paket manfaat dan mekanisme pembiayaan terkait pelayanan HIV, keanggotaan JKN, target populasi kunci, serta estimasi premi untuk pelayanan HIV hingga tahun 2019.
Studi observasional ini menghasilkan data biaya dan utilisasi dari tingkat nasional dan daerah sebagai data dasar.
Peneliti membangun model dan menganalisis skenario proyeksi biaya dan utilisasi dari beragam program aktivitas HIV serta konsekuensinya.
Hasil: Skenario dikembangkan berdasarkan kelengkapan paket manfaat dan komponen mana yang bisa dijamin dalam JKN.
Pelayanan yang terkait HIV saat ini sebagian besar dijamin oleh pemerintah mulai dari Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) hingga pengobatan Infeksi Oportunistik.
Pengobatan dan perawatan kemungkinan dapat dijamin oleh JKN, dengan bantuan pemerintah untuk pencegahan dan pelayanan ART.
Kesimpulan: Skenario dengan paket manfaat dasar akan membutuhkan biaya medis yang rasional per pasien per bulan, tergantung pada kelengkapan paket manfaat.
Sebuah peta jalan yang jelas perlu disusun untuk memastikan seluruh pelayanan terjangkau dan berkualitas baik.
Kata kunci: Jaminan kesehatan semesta, pelayanan HIV, dan Opsi Kebijakan
Abstract
Background: HIV and AIDS program in Indonesia is planned to be financed by domestic sources after depending on external sources for many years.
Indonesia has started its Social Health Insurance scheme so called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program in 2014, that covers HIV treatment including opportunistic infection.
Research question is whether JKN could expand its benefit package to public health interventions without hampering service provision.
Converting HIV program that has been subsidizied by the Government needs careful considerations.
The study aimed to assess scenarios on cost and utilization to support decision on integration of HIV interventions into the JKN benefit package.
Methods: The study assessed the current coverage and funding mechanisms for HIV-related services, JKN membership, key target populations, and estimated premium for HIV services up to 2019.
We captured cost and utilization from national and subnational levels as the baseline through an observational study.
Researchers developed model and scenarios on the projection of cost and utilization of various HIV program activities and its consequences.
Results: We developed scnearios based on benefit covered by JKN.
current services mostly covered by government.
The Care and treatment could be possibly covered by the JKN, with support from government for prevention and ART.
Conclusion: The scenarios show that provision of HIV services within the basic benefits package of JKN would require a reasonable cost per member per month, depending on the comprehensiveness of the benefit.
A clear roadmap should be developed to ensure all services provided are affordable and in good quality.
Keywords: Universal Health Coverage, HIV AIDS, Policy Option.
Related Results
HIV WGS - 400bp Amplicon Tiling - Oxford Nanopore Technology Protocol v1
HIV WGS - 400bp Amplicon Tiling - Oxford Nanopore Technology Protocol v1
OSPHL in collaboration with APHL, will evaluate the performance of the Oxford Nanopore Technology sequencers for HIV genome sequencing using a modified protocol of the ARTIC amplic...
The Hidden Problem of Cross-Reactivity: Challenges in HIV Testing During the COVID-19 Era: A Systematic Review
The Hidden Problem of Cross-Reactivity: Challenges in HIV Testing During the COVID-19 Era: A Systematic Review
Abstract
Introduction
Human immunodeficiency virus (HIV) and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) surface glycoproteins, including shared epitope motifs, sho...
Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat
Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat
National Health Insurance (JKN) is a guarantee program that provides health protection to participants to obtain health care benefits and protection in meeting the basic health nee...
Gambaran Minat Penggunaan Aplikasi Mobile JKN Di Kecamatan Cilodong
Gambaran Minat Penggunaan Aplikasi Mobile JKN Di Kecamatan Cilodong
Introduction: Mobile JKN application users are still small or low. The Social Security Organizing Agency (BPJS) recorded the participation of the National Health Insurance (JKN) re...
Kesiapan RSUD Dr. H. Moch Anshari Shaleh Banjarmasin Menghadapi Regulasi PP No 47 2021 Tentang Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN di Tahun 2022
Kesiapan RSUD Dr. H. Moch Anshari Shaleh Banjarmasin Menghadapi Regulasi PP No 47 2021 Tentang Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN di Tahun 2022
Kebutuhan dasar manusia diperoleh masyarakat melalui pemanfaatan pemeliharaan kesehatan termaktub di UU No 24 tahun 2004. Orang sakit membutuhkan rawat inap di RS sesuai kelas rawa...
Capítulo 6 – HIV-AIDS, como tratar, o que fazer e o que não fazer durante o tratamento?
Capítulo 6 – HIV-AIDS, como tratar, o que fazer e o que não fazer durante o tratamento?
A infecção pelo vírus do HIV pode ocorrer de diversas maneiras, tendo sua principal forma a via sexual por meio do sexo desprotegido. O vírus do HIV fica em um período de incubação...
Gambaran Kepesertaan JKN Tahun 2019
Gambaran Kepesertaan JKN Tahun 2019
National Health Insurance (JKN) is a program of the National Social Security System with the principle of social health insurance that is mandatory for the Indonesian population un...
A Study on new Insurance Distribution Channel’s Right to Receive the Duty of Disclosure and Legal Issues: Focusing on AI (Artificial Intelligence) Insurance Solicitors and Insurance Companies Specializing in Insurance Product Sales
A Study on new Insurance Distribution Channel’s Right to Receive the Duty of Disclosure and Legal Issues: Focusing on AI (Artificial Intelligence) Insurance Solicitors and Insurance Companies Specializing in Insurance Product Sales
The insurance industry has undergone many changes due to the era of the 4th industrial revolution, which interconnects our digital and real worlds. Advances in big data have cleare...

