Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial
View through CrossRef
This research discusses the form of legal protection for women as victims of crime (revenge porn) on social media according to the TPKS Law and the obstacles in providing legal protection to women as victims of revenge porn crimes on social media. This research uses normative legal research. The data from this research is collected by literature study in the form of written regulations, theories from books and journals. The results of this study indicate that: first, the legal protection of victims of revenge porn in the TPKS Law, one of which is regulating the rights of victims such as handling, protection and recovery from cases of sexual violence. Second, obstacles in providing protection to women victims include the deep-rooted patriarchal culture and the distribution of intimate photos / videos considered as consensual. The conclusions of this study are: first, the enactment of Law No.12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides a positive signal in the prevention, handling and recovery of victims of sexual violence such as revenge porn.Second, the entrenched patriarchal culture is one of the obstacles in providing legal protection to women victims of revenge porn on social media.
Program Studi Kewirausahaan, Universitas Nusa Nipa
Title: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial
Description:
This research discusses the form of legal protection for women as victims of crime (revenge porn) on social media according to the TPKS Law and the obstacles in providing legal protection to women as victims of revenge porn crimes on social media.
This research uses normative legal research.
The data from this research is collected by literature study in the form of written regulations, theories from books and journals.
The results of this study indicate that: first, the legal protection of victims of revenge porn in the TPKS Law, one of which is regulating the rights of victims such as handling, protection and recovery from cases of sexual violence.
Second, obstacles in providing protection to women victims include the deep-rooted patriarchal culture and the distribution of intimate photos / videos considered as consensual.
The conclusions of this study are: first, the enactment of Law No.
12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides a positive signal in the prevention, handling and recovery of victims of sexual violence such as revenge porn.
Second, the entrenched patriarchal culture is one of the obstacles in providing legal protection to women victims of revenge porn on social media.
Related Results
Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn
Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn
Pornografi balas dendam atau revenge porn sedang marak terjadi, dan banyak anak dibawah umur sebagai korbannya. Revenge porn adalah tindak pidana pornografi motif balas dendam pel...
Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)
Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)
Indonesia salah satu negara hukum berdasarkan pancasila. Manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk tunduk akan hukum. Saat ini, semua hal didominasi ...
Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus Revenge Porn
Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus Revenge Porn
Abstract. Revenge porn, or the distribution of intimate content without consent, is a form of electronic-based sexual violence that has become increasingly prevalent with the advan...
Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn
Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn
Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi, terutama yang berdampak pada perempuan, seperti ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan p...
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet
Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatny...
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Abstract. Currently criminal acts are growing with various types and modus operandi, in addition, criminal perpetrators also use technology to support the implementation of a crime...
Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)
Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)
Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi yang dilakukan dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini menggunakan metode hukum...
The Malevolent Side of Revenge Porn Proclivity
The Malevolent Side of Revenge Porn Proclivity
This paper presents a novel study, exploring a form of technology facilitated sexual violence (TFSV) known as revenge porn. Despite its emerging prevalence, little is known about t...

