Javascript must be enabled to continue!
Reposisi Peran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) setelah Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)
View through CrossRef
DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan Keppres Nomor 132 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kesekretariatan DEPANRI dilaksanakan oleh LAPAN. Namun pada 4 Desember 2014 didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014, DEPANRI dibubarkan. Pembubaran ini sangat berpengaruh pada reposisi peran LAPAN yang selama ini bertindak selaku Sekretariat DEPANRI. Kajian ini dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka menjelaskan reposisi peran LAPAN pasca pembubaran dan peran koordinasi yang selama ini dilakukan DEPANRI. Hasil kajian adalah reposisi peran LAPAN dalam menjalankan peran DEPANRI melalui Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN (Pusat KKPA) menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan stakeholders lain. Fungsi koordinasi seharusnya dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan intitusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lainnya.
Title: Reposisi Peran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) setelah Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)
Description:
DEPANRI adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi, dan kepentingan nasional lainnya.
Berdasarkan Keppres Nomor 132 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kesekretariatan DEPANRI dilaksanakan oleh LAPAN.
Namun pada 4 Desember 2014 didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014, DEPANRI dibubarkan.
Pembubaran ini sangat berpengaruh pada reposisi peran LAPAN yang selama ini bertindak selaku Sekretariat DEPANRI.
Kajian ini dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka menjelaskan reposisi peran LAPAN pasca pembubaran dan peran koordinasi yang selama ini dilakukan DEPANRI.
Hasil kajian adalah reposisi peran LAPAN dalam menjalankan peran DEPANRI melalui Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, LAPAN (Pusat KKPA) menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan stakeholders lain.
Fungsi koordinasi seharusnya dilakukan oleh kementerian yang membawahi lembaga dan intitusi terkait kegiatan penerbangan dan antariksa, yang memiliki posisi sejajar dengan kementerian lainnya.
Related Results
PENINGKATAN KUALITAS FOKUS CITRA IMAGER MULTISPEKTRAL SATELIT LAPAN-A3 (IMAGE-FOCUSING QUALITY IMPROVEMENT ON LAPAN-A3 SATELLITE MULTISPECTRAL IMAGER)
PENINGKATAN KUALITAS FOKUS CITRA IMAGER MULTISPEKTRAL SATELIT LAPAN-A3 (IMAGE-FOCUSING QUALITY IMPROVEMENT ON LAPAN-A3 SATELLITE MULTISPECTRAL IMAGER)
LAPAN-A3 satellite brings a multispectral imager as main payload which has four color channel, i.e.: red, green, blue and near-infrared. The imager optics system uses beam-splitter...
ANALISIS DATA FLOW DIAGRAM PENYAMPAIAN KELUHAN PADA INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN
ANALISIS DATA FLOW DIAGRAM PENYAMPAIAN KELUHAN PADA INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN
Keluhan yang sering muncul pada Industri Penerbangan di Indonesia sebenarnya menunjukkan adanya permasalahan pada sistem penerbangan tersebut. Banyaknya keluhan berarti ...
Perangkat Lunak Search Engine Citra Satelit LAPAN-A2 dan LAPAN-A3
Perangkat Lunak Search Engine Citra Satelit LAPAN-A2 dan LAPAN-A3
Search engine yaitu kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang disediakan oleh perusahaan tertentu melalui website yang telah ditentukan. Seiring bertambahnya juml...
Pemetaan Elit Politik Lokal di Pulau Biak dan Pengaruhnya terhadap Rencana Pembangunan Bandar Antariksa
Pemetaan Elit Politik Lokal di Pulau Biak dan Pengaruhnya terhadap Rencana Pembangunan Bandar Antariksa
Tulisan ini mejelaskan kondisi sosial-budaya dan politik di Pulau Biak, pemetaan terhadap elit politik lokal, dan mengidentifikasi karakteristiknya untuk dihubungkan pengaruhnya te...
Analysis of Lapan Security Access Based on Firewall Log in Center Eight
Analysis of Lapan Security Access Based on Firewall Log in Center Eight
Analysis of Network Security Access Space Agency Based Firewall Log In LAPAN Center. Supervisor LIPUR SUGIYANTA, Ph.D and Drs. BACHREN ZAINI, M.Pd. Increased Denial Of Service atta...
REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL
REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional dan bagaiman...
PENGARUH GANGGUAN LINGKUNGAN ANTARIKSA PADA SISTEM ELEKTRONIK LAPAN-TUBSAT (EFFECT OF SPACE ENVIRONMENT DISTURBANCE IN LAPAN-TUBSAT SATELLITE)
PENGARUH GANGGUAN LINGKUNGAN ANTARIKSA PADA SISTEM ELEKTRONIK LAPAN-TUBSAT (EFFECT OF SPACE ENVIRONMENT DISTURBANCE IN LAPAN-TUBSAT SATELLITE)
LAPAN-TUBSAT has been operated more than five years. During the operation, LAPAN-TUBSAT faces several anomaly. It could be observed by using real time telemetry and long time telem...
SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA
SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Indonesia sebagai Negara demokrasi, memberikan jaminan atas hak berkumpul, berpendapat dan berorganisasi. Indonesia sejak sebelum kemerdekaan memiliki ormas yang berbasis kedaeraha...

