Pengukuran Kinerja SDM Layanan Publik

Pengukuran kinerja pelayanan publik sering dikaitkan dengan pengukuran kinerja pemerintah, karena pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, sehingga ukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas, pegawai ASN harus profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten di bidangnya, sehingga pengukuran kinerja SDM layanan public juga menjadi penting. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten, dimana pengukuran dilakukan dengan membandingkan aspek pada Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) dengan aspek pengukuran SDM pada penilaian unit pelayanan publik Kementerian PAN dan RB. Dengan membandingkan aspek pengukuran SDM dalam pelayanan publik antara Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2012 dengan Provinsi DKI Jakarta dan  Jawa Barat, ditemukan adanya perbedaan pengukuran SDM. Meskipun Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menerima penghargaan Sinovik dengan menggunakan aspek pengukuran SDM yang sama, namun dalam hal operasional fungsi SDM, kedua Provinsi memiliki pengukuran yang berbeda. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian standardisasi dapat diimplementasikan di tingkat nasional dengan memasukkan aspek pengukuran SDM dari penilaian kinerja unit publik Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2012 ke dalam Key Performance Indicator/ Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, sedangkan indikator selain Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2012 yang digunakan oleh instansi pusat dan daerah digunakan sebagai Indikator Kinerja Tambahan (IKT).Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Kinerja SDM, Layanan Publik