Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan

Smart Indonesia Program (PIP) is one of social security policies in education with a purpose to provide assistance for students from underprivileged families. What raise as a problem is the implementation of that policy. This research wants to analyze that problem. This research used qualitative method, with unit of analysis on PIP implementation in Kupang City and Palembang City. Both cities were chosen as analytical units because they were major beneficiaries of the PIP. The result of the research shows that the implementation of the PIP in Kupang City and Palembang City has not been optimal, due to the intervention of the local political elites forcing certain students’ names that should receive assistance. Recommendations proposed are: 1) A comprehensive evaluation of the PIP in Kupang City and Palembang City; 2) A strict regulation that there will not be any politic intervention practices to PIP in Kupang City and Palembang City; 3) Improvement of mechanism on proposing prospective beneficiaries of the PIP; 4) Improvement of mechanism on controlling the utilization of the PIP assistance.Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. Yang menjadi permasalahan, bagaimana implementasi kebijakan PIP di lapangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama- nama siswa yang harus diberi bantuan. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perbaikan mekanisme dalam rangka kontrol pemanfaatan bantuan PIP.