Javascript must be enabled to continue!
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
View through CrossRef
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tugas dan wewenangnya. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan dan strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia agar berperan optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan untuk menjadikan Kejaksaan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan melalui penerapan politik hukum yang tepat, integritas kejaksaan dapat diperkuat sehingga peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum dapat lebih optimal dan terpercaya. Strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan adanya strategi dan kebijakan yang efektif, Kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Title: Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Description:
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tugas dan wewenangnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan dan strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia agar berperan optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang diterapkan dalam penguatan integritas Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan untuk menjadikan Kejaksaan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan melalui penerapan politik hukum yang tepat, integritas kejaksaan dapat diperkuat sehingga peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum dapat lebih optimal dan terpercaya.
Strategi dan kebijakan yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan adanya strategi dan kebijakan yang efektif, Kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Related Results
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuas...
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuas...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
Sumber politik pendidikan pancasila
Sumber politik pendidikan pancasila
Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
<p>Penelitian ini dilakukan di Kotamadya<br />Mataram Nusa Tenggara Barat. Sasaran<br />penelitian adalah suatu masyarakat lokal yang<br />menamakan dirinya...


