Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)
View through CrossRef
Presidential Decree 5 July 1959 (Sukarno) was a decree issued by the President of Indonesia, Sukarno on 5 July 1959. The contents of the decree is the dissolution of the Constituent body of the 1955 election results and the replacement of the Uasar Act of 1950 to the Temporary CONSTITUTION of UUD ' 45. While the Presidential Decree of 23 July 2001 (k. h. Abdurrahman Wahid) is the presidential decree issued by President k. h. Abdurrahman Wahid, as resistance anterior to the decision I and II of the Memorandum issued by the HOUSE of REPRESENTATIVES. But eventually the Decree k. h. Abdurrahman Wahid could not be accepted by the House and ended with the fall of the presidential chair k. h. Abdurrahman Wahid.
Title: DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)
Description:
Presidential Decree 5 July 1959 (Sukarno) was a decree issued by the President of Indonesia, Sukarno on 5 July 1959.
The contents of the decree is the dissolution of the Constituent body of the 1955 election results and the replacement of the Uasar Act of 1950 to the Temporary CONSTITUTION of UUD ' 45.
While the Presidential Decree of 23 July 2001 (k.
h.
Abdurrahman Wahid) is the presidential decree issued by President k.
h.
Abdurrahman Wahid, as resistance anterior to the decision I and II of the Memorandum issued by the HOUSE of REPRESENTATIVES.
But eventually the Decree k.
h.
Abdurrahman Wahid could not be accepted by the House and ended with the fall of the presidential chair k.
h.
Abdurrahman Wahid.
Related Results
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minim...
Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden
Analisis Hukum Presiden Dua Periode Apabila Mencalonkan Menjadi Wakil Presiden
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dimana harapan rakyat adalah mendapatkan pemimpin yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, ...
Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024
Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024
Pemilihan presiden di Indonesia telah lama menjadi sorotan utama dalam sistem politik demokratis negara ini. Salah satu aspek penting dalam pemilihan presiden adalah Presidential T...
SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962
SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Historis melalui langkah-lakngkah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi . Penelitian ini memiliki tujuan untuk menge...
SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962
SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Historis melalui langkah-lakngkah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi . Penelitian ini memiliki tujuan untuk menge...
Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945
Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945
Satu langkah di bawah presiden di cabang eksekutif adalah wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Ne...
Harry Potter, Inc.
Harry Potter, Inc.
Engagement in any capacity with mainstream media since mid-2001 has meant immersion in the cross-platform, multimedia phenomenon of Harry Potter: Muggle outcast; boy wizard; corpor...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Waki...