Javascript must be enabled to continue!

EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract The emergence of pros and cons around the issue of euthanasia becomes a burden for law experts. Because, on the issue of "legality" this euthanasia issue will end. This study aims to see how Euthanasia is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia. This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research. The results of this study are in the criminal law in force in Indonesia which regulates the issue of euthanasia contained in Article 304 of the Criminal Code which prohibits the existence of passive euthanasia, and in Article 344 of the Criminal Code which prohibits the existence of active euthanasia. So that euthanasia is an act that cannot be applied or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code (KUHP)

Universitas IBA Palembang

Ramanata Disurya

Justici

2025

Title: EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Description:

Abstract The emergence of pros and cons around the issue of euthanasia becomes a burden for law experts.

Because, on the issue of "legality" this euthanasia issue will end.

This study aims to see how Euthanasia is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia.

This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research.

The results of this study are in the criminal law in force in Indonesia which regulates the issue of euthanasia contained in Article 304 of the Criminal Code which prohibits the existence of passive euthanasia, and in Article 344 of the Criminal Code which prohibits the existence of active euthanasia.

So that euthanasia is an act that cannot be applied or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code (KUHP).

Back

Related Results

Pet Euthanasia and Human Euthanasia

Photo ID 213552852 © Yuryz | Dreamstime.com Abstract A criticism of assisted death is that it’s contrary to the Hippocratic Oath. This opposition to assisted death assumes that dea...

Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara

Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep...

Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA

<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi

AbstractCriminal justice system as a tool of law enforcemen didn�t work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted whith principle of function difference...

Email:
Password:

Email: