Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
View through CrossRef
Abstract
The emergence of pros and cons around the issue of euthanasia becomes a burden for law experts. Because, on the issue of "legality" this euthanasia issue will end. This study aims to see how Euthanasia is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia. This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research. The results of this study are in the criminal law in force in Indonesia which regulates the issue of euthanasia contained in Article 304 of the Criminal Code which prohibits the existence of passive euthanasia, and in Article 344 of the Criminal Code which prohibits the existence of active euthanasia. So that euthanasia is an act that cannot be applied or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code (KUHP)
Title: EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Description:
Abstract
The emergence of pros and cons around the issue of euthanasia becomes a burden for law experts.
Because, on the issue of "legality" this euthanasia issue will end.
This study aims to see how Euthanasia is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia.
This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research.
The results of this study are in the criminal law in force in Indonesia which regulates the issue of euthanasia contained in Article 304 of the Criminal Code which prohibits the existence of passive euthanasia, and in Article 344 of the Criminal Code which prohibits the existence of active euthanasia.
So that euthanasia is an act that cannot be applied or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code (KUHP).
Related Results
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
A Study of the Legal Control of Euthanasia in China
A Study of the Legal Control of Euthanasia in China
At one time, the Hippocratic Oath contained a prohibition of euthanasia, which was dictated by the social and human environment of the time. However, with the progress of society a...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA
ABSTRAKistilah kebijakan hukum pidana dapat pula dikenal dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. hukum pidana adalah bagian da...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...