Javascript must be enabled to continue!
Uji Hipotesis Hukum Okun dan Kurva Philips di Indonesia (Pendekatan Partial Adjustment Model)
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan Hukum Okun dan Kurva Phillips dalam konteks perekonomian Indonesia selama periode 2010–2019. Hukum Okun menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, sedangkan Kurva Phillips menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan data time series sekunder yang dianalisis melalui pendekatan model dinamis, termasuk uji stasioneritas (ADF Test), uji kointegrasi (Engle-Granger), serta estimasi dengan model Penyesuaian Parsial (Partial Adjustment Model - PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di Indonesia bersifat stasioner pada derajat pertama dan memiliki hubungan kointegrasi, yang mengindikasikan adanya keseimbangan jangka panjang antar variabel. Estimasi dengan model PAM mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, selaras dengan Hukum Okun. Sebaliknya, inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengangguran dalam jangka pendek, meskipun hubungan jangka panjang tetap teridentifikasi. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya peran pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan pengangguran, sementara pengaruh inflasi terhadap pengangguran lebih bersifat jangka panjang dan perlu pengelolaan kebijakan makroekonomi yang seimbang. Penelitian ini memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan fiskal dan moneter dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan pengangguran secara simultan.
Universitas Muslim Indonesia
Title: Uji Hipotesis Hukum Okun dan Kurva Philips di Indonesia (Pendekatan Partial Adjustment Model)
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan Hukum Okun dan Kurva Phillips dalam konteks perekonomian Indonesia selama periode 2010–2019.
Hukum Okun menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, sedangkan Kurva Phillips menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran.
Penelitian ini menggunakan data time series sekunder yang dianalisis melalui pendekatan model dinamis, termasuk uji stasioneritas (ADF Test), uji kointegrasi (Engle-Granger), serta estimasi dengan model Penyesuaian Parsial (Partial Adjustment Model - PAM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di Indonesia bersifat stasioner pada derajat pertama dan memiliki hubungan kointegrasi, yang mengindikasikan adanya keseimbangan jangka panjang antar variabel.
Estimasi dengan model PAM mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, selaras dengan Hukum Okun.
Sebaliknya, inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengangguran dalam jangka pendek, meskipun hubungan jangka panjang tetap teridentifikasi.
Temuan ini mengimplikasikan pentingnya peran pertumbuhan ekonomi dalam pengurangan pengangguran, sementara pengaruh inflasi terhadap pengangguran lebih bersifat jangka panjang dan perlu pengelolaan kebijakan makroekonomi yang seimbang.
Penelitian ini memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan fiskal dan moneter dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan pengangguran secara simultan.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Abstract: This study analyzes the disharmony in the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesia’s legal system and its implications for legal certainty and...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
Indeks gini menjadi salah satu sasaran pokok kinerja kabinet Presiden Jokowi, tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Untuk memenuhi indikator indeks gini tersebut, dig...
HUBUNGAN ANTARA KURVA ELIPS DAN KURVA GELOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN IRISAN TABUNG LINGKARAN
HUBUNGAN ANTARA KURVA ELIPS DAN KURVA GELOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN IRISAN TABUNG LINGKARAN
Irisan tabung lingkaran oleh bidang datar dengan memotong secara miring terhadap alasnya menghasilkan kurva elips. Ketika selimut tabung ini dibentangkan secara mendatar maka hasi...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...

