Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK

View through CrossRef
<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p align="center"><em>T</em><em>h</em><em>i</em><em>s study aims to explore on how to formulate and what should be considered in formulating the precautionary principle within public policy in order to generate appropriate and effective public policy. Precautionary principle is one of the important principles in International Law, particularly in International Environmental Law. This principle implies caution (prudence) in the face of new challenges, especially in the development of technology. Caution is not understood as an unwillingness to act or lack of courage to face new challenges, but on the contrary, the caution conduct is needed for the policy maker to make a</em><em>ctivity contain potential danger to the public butat the same time that danger is not understood  because</em></p><p> <em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>p</em><em>recautionary principle, public policy.</em></p><p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>a</em><em>k</em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cara merumuskan dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan <em>precautionary principle </em>dalam kebijakan publik agar menghasilkan kebijakan publik yang tepat dan efektif. <em>Precautionary principle </em>menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional. Prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah.</p><p>Kata kunci: <em>precautionary principle</em>, kebijakan publik.</p><p> </p>
Universitas Sebelas Maret
Title: PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK
Description:
<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p align="center"><em>T</em><em>h</em><em>i</em><em>s study aims to explore on how to formulate and what should be considered in formulating the precautionary principle within public policy in order to generate appropriate and effective public policy.
Precautionary principle is one of the important principles in International Law, particularly in International Environmental Law.
This principle implies caution (prudence) in the face of new challenges, especially in the development of technology.
Caution is not understood as an unwillingness to act or lack of courage to face new challenges, but on the contrary, the caution conduct is needed for the policy maker to make a</em><em>ctivity contain potential danger to the public butat the same time that danger is not understood  because</em></p><p> <em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>p</em><em>recautionary principle, public policy.
</em></p><p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>a</em><em>k</em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cara merumuskan dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan <em>precautionary principle </em>dalam kebijakan publik agar menghasilkan kebijakan publik yang tepat dan efektif.
<em>Precautionary principle </em>menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional.
Prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi.
Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah.
</p><p>Kata kunci: <em>precautionary principle</em>, kebijakan publik.
</p><p> </p>.

Related Results

KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
AbstrakPeraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola ma...
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghid...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Review of National Laws and Regulations in China in Relation to the Precautionary Approach to Fisheries Management
Review of National Laws and Regulations in China in Relation to the Precautionary Approach to Fisheries Management
ABSTRACTThe precautionary approach has been widely accepted as an important guideline in international, regional, and national fisheries management. The United Nations Fish Stocks ...
Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
<p>Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal. Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan ata...
Analisis Isi Kritik Nitizen Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pada Komentar Instagram Badan Gizi Nasional
Analisis Isi Kritik Nitizen Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pada Komentar Instagram Badan Gizi Nasional
Perkembangan media sosial menjadikan platform digital sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat dalam merespons kebijakan publik. Salah satu fenomena yang muncul adalah beragam kr...
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik. Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh pera...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...

Back to Top