Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawalan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah

View through CrossRef
Peneletian ini membahas tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap sinergitas kelembagaan KPU dalam pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan dalam pengawalan hak politik masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Selain itu, tinjauan Siyasah Dusturiyah ini membahas  tentang hambatan dalam pengawalan hak masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPU masih melakukan pelanggaran dalam penetapannya dalam pengawasan Hak Politik Masyarakat. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan, partisipasi, dan demokrasi.
Title: Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawalan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
Description:
Peneletian ini membahas tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap sinergitas kelembagaan KPU dalam pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu 2024.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan dalam pengawalan hak politik masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu).
Selain itu, tinjauan Siyasah Dusturiyah ini membahas  tentang hambatan dalam pengawalan hak masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung.
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPU masih melakukan pelanggaran dalam penetapannya dalam pengawasan Hak Politik Masyarakat.
Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan, partisipasi, dan demokrasi.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat
Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu Bung Tomo dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat
Penelitian ini mengkaji tentang “Peran KPU Kota Surabaya Melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bung Tomo Dalam Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat”. Penulis menggunakan dua rumu...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
PERAN KPU DALAM MENGATASI BLACK CAMPAIGN (Studi PadaKantor KPU Kabupaten Tulungagung)
PERAN KPU DALAM MENGATASI BLACK CAMPAIGN (Studi PadaKantor KPU Kabupaten Tulungagung)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aksi black campaign dalam pelaksanaan pemilu yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu, serta memicu polemik dalam masyarakat. Per...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)
KECENDERUNGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA PADANGSIDIMPUAN (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)
Penelitian skripsi ini berjudul Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidimpuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kecende...
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR
AbstrakPelaksanaan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menjadi suatu pijakan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dae...

Back to Top