Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement dalam Produk Farmasi di Negara Swedia

View through CrossRef
Perlindungan paten pada jenis obat-obatan sebelum dan pasca perjanjian TRIPs secara menjadi perbincangan terkait dengan antara paten obat dan akses masyarakat umum terhadap obat-obatan. Obat tersedia, tetapi standar kualitas mutunya kurang baik karena dipalsukan atau diproduksi tanpa pengawasan mutu yang kredibel sehingga berbahaya. Implementasi lisensi wajib TRIPs terhadap obat-obatan di negara Swedia dilaksanakan merujuk kepada Undang-Undang Paten Negara Swedia (Swedia Patentkungörelsen 1967). Mengenai lisensi wajib TRIPs Agreement oleh pemerintah di Swedia sudah sesuai dengan Paragraf 6 Doha Declaraton on the TRIPs Agreement and Public Health yaitu Promote access to medicines for all dengan dasar pelaksanaan sebagaimana Article 31 TRIPs Agreement. Masyarakat mengharapkan dengan terlaksananya paten oleh Pemerintah atas obat khususnya Antiretroviral di Swedia dapat mempermudah akses bagi penderita HIV/AIDS untuk mendapatkan obat-obatan Antiretroviral yang dibutuhkan. Selain itu dengan adanya pelaksanaan compulsory licensing bagi produsen lokal dapat menjadi strategi efektif untuk melakukan promosi kompetisi obat generik di industri farmasi.
Title: Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement dalam Produk Farmasi di Negara Swedia
Description:
Perlindungan paten pada jenis obat-obatan sebelum dan pasca perjanjian TRIPs secara menjadi perbincangan terkait dengan antara paten obat dan akses masyarakat umum terhadap obat-obatan.
Obat tersedia, tetapi standar kualitas mutunya kurang baik karena dipalsukan atau diproduksi tanpa pengawasan mutu yang kredibel sehingga berbahaya.
Implementasi lisensi wajib TRIPs terhadap obat-obatan di negara Swedia dilaksanakan merujuk kepada Undang-Undang Paten Negara Swedia (Swedia Patentkungörelsen 1967).
Mengenai lisensi wajib TRIPs Agreement oleh pemerintah di Swedia sudah sesuai dengan Paragraf 6 Doha Declaraton on the TRIPs Agreement and Public Health yaitu Promote access to medicines for all dengan dasar pelaksanaan sebagaimana Article 31 TRIPs Agreement.
Masyarakat mengharapkan dengan terlaksananya paten oleh Pemerintah atas obat khususnya Antiretroviral di Swedia dapat mempermudah akses bagi penderita HIV/AIDS untuk mendapatkan obat-obatan Antiretroviral yang dibutuhkan.
Selain itu dengan adanya pelaksanaan compulsory licensing bagi produsen lokal dapat menjadi strategi efektif untuk melakukan promosi kompetisi obat generik di industri farmasi.

Related Results

Exploring Large Language Models Integration in the Histopathologic Diagnosis of Skin Diseases: A Comparative Study
Exploring Large Language Models Integration in the Histopathologic Diagnosis of Skin Diseases: A Comparative Study
Abstract Introduction The exact manner in which large language models (LLMs) will be integrated into pathology is not yet fully comprehended. This study examines the accuracy, bene...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Perkembangan Sistem Pendidikan di Swedia
Perkembangan Sistem Pendidikan di Swedia
Pendidikan di swedia memiliki kualitas yg sangat bagus yang di karenakan kondisi Negara swedia yg sangat maju dan tingkat ekonomi dan keamanan yg tingga yang menjadikan swedia memi...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA.Hukum tata negara yaitu, sebuah hukum yang mengatur organisasi Negara meliputi bentuk Negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga-lembaga Negara dan...
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan send...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba=>Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk t...

Back to Top