Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KAPASITAS CALEG PEREMPUAN DI DAPIL I PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2019

View through CrossRef
Angka keterwakilan perempuan di legislatif saat ini menjadi perhatian penting pemerintah. Realitanya saat ini, angka keterwakilan perempuan dalam mekanisme politik di Indonesia masih jauh dari harapan. Tidak hanya di level nasional, rendahnya keterwakilan perempuan hasil pemilihan umum di lembaga legislatif juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Barat. Pada Pemilu serentak 2019 tersebut jumlah Caleg perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dengan hanya empat (4) orang atau sebanyak 6,15% anggota perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Khususnya pada Dapil I Provinsi Sumatera Barat, yakni meliputi Kota Padang tidak terdapat satu pun Caleg perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif DPRD dalam Pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kapasitas Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan konsep sumber daya politik Firmanzah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dominan yang dimiliki oleh Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 terletak pada aspek sumber daya manusia seperti pengalaman organisasi, kedekatan sosial dengan masyarakat, integritas, serta komitmen terhadap isu-isu perempuan. Namun, kapasitas ini tidak mampu dioptimalkan dalam kontestasi politik karena lemahnya faktor pendukung lainnya. Caleg perempuan mengalami keterbatasan sumber daya finansial, minimnya memanfaatkan teknologi dan media massa, serta kurangnya melakukan pencarian informasi politik dan sosialisasi yang terstruktur. Selain itu, minimnya dukungan dari partai politik juga turut memperlemah efektivitas kampanye mereka.
Title: KAPASITAS CALEG PEREMPUAN DI DAPIL I PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2019
Description:
Angka keterwakilan perempuan di legislatif saat ini menjadi perhatian penting pemerintah.
Realitanya saat ini, angka keterwakilan perempuan dalam mekanisme politik di Indonesia masih jauh dari harapan.
Tidak hanya di level nasional, rendahnya keterwakilan perempuan hasil pemilihan umum di lembaga legislatif juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Barat.
Pada Pemilu serentak 2019 tersebut jumlah Caleg perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dengan hanya empat (4) orang atau sebanyak 6,15% anggota perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif.
Khususnya pada Dapil I Provinsi Sumatera Barat, yakni meliputi Kota Padang tidak terdapat satu pun Caleg perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif DPRD dalam Pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kapasitas Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan konsep sumber daya politik Firmanzah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dominan yang dimiliki oleh Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 terletak pada aspek sumber daya manusia seperti pengalaman organisasi, kedekatan sosial dengan masyarakat, integritas, serta komitmen terhadap isu-isu perempuan.
Namun, kapasitas ini tidak mampu dioptimalkan dalam kontestasi politik karena lemahnya faktor pendukung lainnya.
Caleg perempuan mengalami keterbatasan sumber daya finansial, minimnya memanfaatkan teknologi dan media massa, serta kurangnya melakukan pencarian informasi politik dan sosialisasi yang terstruktur.
Selain itu, minimnya dukungan dari partai politik juga turut memperlemah efektivitas kampanye mereka.

Related Results

STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMLIU PROPORSIONAL TERBUKA
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMLIU PROPORSIONAL TERBUKA
Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing sat...
MODAL SOSIO-POLITIK KEMENANGAN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus atas Terpilihnya Maria Roswita Mea Laki di Dapil III Nagekeo)
MODAL SOSIO-POLITIK KEMENANGAN CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus atas Terpilihnya Maria Roswita Mea Laki di Dapil III Nagekeo)
Penelitian ini berjudul Modal Sosio-Politik Kemenangan Caleg Perempuan pada Pemilu 2024 (Studi Kasus atas Terpilihnya Maria Roswita Mea Laki di Dapil III Nagekeo). Rumusan masalah ...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta ...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
MENYOAL KUALITAS CALEG PEREMPUAN MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI ACEH
MENYOAL KUALITAS CALEG PEREMPUAN MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI ACEH
ABSTRACT Women's political guarantees in the general elections have not met the 30% quota. This is in terms of the fulfillment of the selected women's quota. The dominance of poli...
Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam di Masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988
Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam di Masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988
  Strategi Azwar Anas (1977-1988) dalam memimpin dan membangun daerah Provinsi Sumatera Barat di Era Orde Baru. Sentral permasalahnya adalah program Azwar Anas dalam membangu...

Back to Top