Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakaan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik dengan ‘pesan’ mengenai pendanaan IKN. Sedangkan teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik dari Caporaso (2008) digunakan untuk menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN yang mendalkan swasta dan investor asing daripada APBN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif dan deskriptif analitis, yakni membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema  dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN muncul karena 3 faktor, (1) Tidak ada rencana strategi komunikasi politik pemindahan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional. Tidak jelas siapa ‘komunikator’ Pemerintah dan tidak ada ‘narasi tunggal’ sebagai ‘pesan’ utama komunikasi politik (2) Transparansi sumber pendanaan IKN dan bila pendanaan dari investor tidak sesuai harapan juga tidak jelas (3) Mitigasi komunikasi krisis tidak disiapkan untuk mengatasi komunikasi politik dengan calon invetstor ataupun publik. Ketiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut bila dibiarkan akan membuat publik cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.