Javascript must be enabled to continue!
AKUNTABILITAS DESA MAJU
View through CrossRef
This research aims to determine the influence of the role of village officials, the internal control system, the organizational commitment of the village government, and the use of the village financial system in Kutaraja District, Banda Aceh City. This type of research is quantitative research. The data used in this research is primary data obtained from distributing questionnaires to village officials in Kutaraja District, Banda Aceh City. The population in this study were all villages in Kutaraja District. Respondents in this study totaled 78 people. The sampling technique uses a census sample.The data in this study are from villages in Kuta Raja District, Banda Aceh because in Kutaraja District, only 33.3% of villages have IDM status as Independent Villages, the rest are still Developed Villages. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application. The results of this research show that the role of village officials, the internal control system, the organizational commitment of the village government, and the use of Siskeudes simultaneously influence the accountability of village fund management. The results of this research also show that the role of village officials, the internal control system, and the use of Siskeudes have a positive effect on the accountability of village fund management, while the organizational commitment of the village government does not affect the accountability of village fund management in Kutaraja District, Banda Aceh City.
LPPM Universitas Syiah Kuala
Title: AKUNTABILITAS DESA MAJU
Description:
This research aims to determine the influence of the role of village officials, the internal control system, the organizational commitment of the village government, and the use of the village financial system in Kutaraja District, Banda Aceh City.
This type of research is quantitative research.
The data used in this research is primary data obtained from distributing questionnaires to village officials in Kutaraja District, Banda Aceh City.
The population in this study were all villages in Kutaraja District.
Respondents in this study totaled 78 people.
The sampling technique uses a census sample.
The data in this study are from villages in Kuta Raja District, Banda Aceh because in Kutaraja District, only 33.
3% of villages have IDM status as Independent Villages, the rest are still Developed Villages.
The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application.
The results of this research show that the role of village officials, the internal control system, the organizational commitment of the village government, and the use of Siskeudes simultaneously influence the accountability of village fund management.
The results of this research also show that the role of village officials, the internal control system, and the use of Siskeudes have a positive effect on the accountability of village fund management, while the organizational commitment of the village government does not affect the accountability of village fund management in Kutaraja District, Banda Aceh City.
Related Results
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN SINJAI
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN SINJAI
Pengembangan kawasan pedesaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. oleh karena itu, pengembangan diarahkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Diharapka...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelo...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak
UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yan...
Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo
Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat desa dan penerapan siskeudes terhadap akuntabilitas ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...

