Javascript must be enabled to continue!
PUBLIC TRUST (TRUST IN SERVICE) TERHADAP E-GOVERNMENT PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
View through CrossRef
This study examines trust in service towards e-government in the Inspectorate’s oversight of village fund utilisation in Buton Tengah Regency. The implementation of e-government aims to enhance transparency and accountability in financial governance. However, its effectiveness depends on the level of public trust in the system. Using a qualitative case study approach, this research analyses community and village officials' perceptions of the Inspectorate’s supervision through the Siswaskeudes application. The findings indicate that transparency, accessibility, and responsiveness play crucial roles in building public trust. Survey results show that the majority of respondents have a high level of trust in the system, particularly in its responsiveness (49.59% very trusting, 50.41% trusting), transparency (49.59% very trusting, 49.59% trusting), efficiency (58.54% very trusting, 41.46% trusting), and simplicity (39.84% very trusting, 58.54% trusting). However, challenges remain, including limited technological infrastructure, varying levels of digital literacy, and concerns regarding the Inspectorate’s independence. The study highlights that improving e-government services, addressing technical limitations, and increasing public participation in monitoring processes are essential for strengthening public trust. These findings provide valuable insights for policymakers to enhance digital-based oversight mechanisms and ensure more transparent and accountable village fund management.
Universitas Halu Oleo - Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Title: PUBLIC TRUST (TRUST IN SERVICE) TERHADAP E-GOVERNMENT PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BUTON TENGAH
Description:
This study examines trust in service towards e-government in the Inspectorate’s oversight of village fund utilisation in Buton Tengah Regency.
The implementation of e-government aims to enhance transparency and accountability in financial governance.
However, its effectiveness depends on the level of public trust in the system.
Using a qualitative case study approach, this research analyses community and village officials' perceptions of the Inspectorate’s supervision through the Siswaskeudes application.
The findings indicate that transparency, accessibility, and responsiveness play crucial roles in building public trust.
Survey results show that the majority of respondents have a high level of trust in the system, particularly in its responsiveness (49.
59% very trusting, 50.
41% trusting), transparency (49.
59% very trusting, 49.
59% trusting), efficiency (58.
54% very trusting, 41.
46% trusting), and simplicity (39.
84% very trusting, 58.
54% trusting).
However, challenges remain, including limited technological infrastructure, varying levels of digital literacy, and concerns regarding the Inspectorate’s independence.
The study highlights that improving e-government services, addressing technical limitations, and increasing public participation in monitoring processes are essential for strengthening public trust.
These findings provide valuable insights for policymakers to enhance digital-based oversight mechanisms and ensure more transparent and accountable village fund management.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
PENETAPAN PASARWAJO SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN BUTON (2003-2017)
PENETAPAN PASARWAJO SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN BUTON (2003-2017)
ABSTRAK: Subtansi penelitian ini mengacu pada tiga aspek permasalahan dasar 1) Mengapa Pasarwajo ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton? 2) Apa tantangan yang dihadapi dalam p...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak
UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
SEJARAH DESA BUTON KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI (1995-2020)
SEJARAH DESA BUTON KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI (1995-2020)
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya Desa Buton Kecamatan Kecamatan Bungku Selatan (1995), 2) untuk menguraikan perkembang...
Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Penelitian ini tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi...
KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP
KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Tuntutan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kepemerintahan y...

