Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah

View through CrossRef
Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur. Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK. Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahi.
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
Title: Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah
Description:
Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022.
Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur.
Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam.
Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor.
Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK.
Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahi.

Related Results

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature  Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2),  Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur ...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
MENENTUKAN WAKTU STANDAR PADA AKTIVITAS KERJA PRODUKSI SABLON MANUAL DI CV. DWIPUTRA IHWA
MENENTUKAN WAKTU STANDAR PADA AKTIVITAS KERJA PRODUKSI SABLON MANUAL DI CV. DWIPUTRA IHWA
Analisis waktu standar produksi merupakan salah satu analisis metoda kuantitatif yang dilakukan untuk mengukur waktu produksi dan bertujuan agar dapat memiliki waktu standar sebaga...

Back to Top