Javascript must be enabled to continue!
Hak dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS
View through CrossRef
Program Jaminan kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta yang kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Pelaksanaan program BPJS kesehatan implementasinya sudah dapat berjalan dengan baik, namun peserta BPJS kesehatan dalam hal ini masih memiliki banyak keluhan dalam pelayanan fasilitas rumah sakit khususnya pasien BPJS kesehatan rawat inap. Perlindungan terhadap pasien BPJS rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa atau sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS kesehatan. Banyaknya pasien BPJS kesehatan yang belum mengerti tentang hak dan kewajiban peserta BPJS kesehatan, membuat para petugas kesehatan di fasilitas kesehatan sering kali terlibat konflik dengan pasien maupun keluarga pasien. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya kesenjangan antara peraturan yang diterapkan BPJS kesehatan dengan harapan peserta mendapat pelayanan yang ingin mereka dapatkan. Masalah serupa sering dijumpai pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien yaitu dengan menempatkan beberapa petugas BPJS kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh peserta BPJS kesehatan, serta melakukan upaya mediasi terhadap pihak peserta BPJS kesehatan dengan pihak rumah sakit apabila diperlukan.
Title: Hak dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS
Description:
Program Jaminan kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta yang kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit.
Pelaksanaan program BPJS kesehatan implementasinya sudah dapat berjalan dengan baik, namun peserta BPJS kesehatan dalam hal ini masih memiliki banyak keluhan dalam pelayanan fasilitas rumah sakit khususnya pasien BPJS kesehatan rawat inap.
Perlindungan terhadap pasien BPJS rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa atau sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS kesehatan.
Banyaknya pasien BPJS kesehatan yang belum mengerti tentang hak dan kewajiban peserta BPJS kesehatan, membuat para petugas kesehatan di fasilitas kesehatan sering kali terlibat konflik dengan pasien maupun keluarga pasien.
Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya kesenjangan antara peraturan yang diterapkan BPJS kesehatan dengan harapan peserta mendapat pelayanan yang ingin mereka dapatkan.
Masalah serupa sering dijumpai pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.
Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien yaitu dengan menempatkan beberapa petugas BPJS kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh peserta BPJS kesehatan, serta melakukan upaya mediasi terhadap pihak peserta BPJS kesehatan dengan pihak rumah sakit apabila diperlukan.
Related Results
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract
The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
Salah satu indikator utama pemantauan kualitas pelayanan adalah kepuasan pelanggan, ini berasal dari fakta bahwa harapan pelanggan telah dipenuhi oleh layanan yang mereka terima. P...
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSU SEMBIRING
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSU SEMBIRING
Hak dan kewajiban pasien merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada pasien. Namun, masih ditemukan masyarakat yang belu...
Tinjauan Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan
Tinjauan Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan
Dari survey pendahuluan terhadap 20 pasien diperoleh 5 (25%) pasien menyatakan kurang puas terhadap mutu pelayanan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasa...
Gambaran Kepesertaan, Pemanfaatan, dan Harapan untuk BPJS Kesehatan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
Gambaran Kepesertaan, Pemanfaatan, dan Harapan untuk BPJS Kesehatan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
Abstract. The improvement of the quality of public services at the Social Security Organizing Agency (BPJS) for Health in Indonesia is crucial to enhance satisfaction among the pub...
MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM
MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pemenuhan kewajiban o...

