Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan

View through CrossRef
Poros maritim kini semakin populer dan menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali media massa yang juga kerap memunculkan istilah tersebut dalam pemberitaannya dalam waktu-waktu belakangan ini. Mengemukanya istilah tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang aman di dunia bagi semua aktivitas laut, dan untuk itu pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Pembangunan maritim tidak bisa dilakukan serba instan. Untuk mengoptimalkan pembangunan maritim di tingkat nasional, regional dan global, dan khususnya dalam mencapai poros maritim dunia dibutuhkan arah, orientasi, strategi dan antisipasi pembangunan yang efektif, konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Peneliti melihat implementasi poros maritim dalam Prespektif kebijakan. Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah  pertama bagaimana perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia, kedua bagaimana implementasi poros maritim Indonesia dari prespektif kebijakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia dan implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indonesia sudah menerapkan konsep proros maritim dunia dengan mengeluarkan kebijakan dan implementasinya; disarankan Indonesia mempunyai undang-undang poros maritim dunia untuk menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendukung pembentukan dan pengembangan hukum dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Title: Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan
Description:
Poros maritim kini semakin populer dan menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali media massa yang juga kerap memunculkan istilah tersebut dalam pemberitaannya dalam waktu-waktu belakangan ini.
Mengemukanya istilah tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang aman di dunia bagi semua aktivitas laut, dan untuk itu pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Pembangunan maritim tidak bisa dilakukan serba instan.
Untuk mengoptimalkan pembangunan maritim di tingkat nasional, regional dan global, dan khususnya dalam mencapai poros maritim dunia dibutuhkan arah, orientasi, strategi dan antisipasi pembangunan yang efektif, konsisten dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Peneliti melihat implementasi poros maritim dalam Prespektif kebijakan.
Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah  pertama bagaimana perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia, kedua bagaimana implementasi poros maritim Indonesia dari prespektif kebijakan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan konsep poros maritim dunia di Indonesia dan implementasinya.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indonesia sudah menerapkan konsep proros maritim dunia dengan mengeluarkan kebijakan dan implementasinya; disarankan Indonesia mempunyai undang-undang poros maritim dunia untuk menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendukung pembentukan dan pengembangan hukum dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.

Related Results

Perancangan Poros Turbin 5 Mw untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Perancangan Poros Turbin 5 Mw untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Poros turbin merupakan komponen utama turbin uap pada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berperan untuk mentransmisikan daya atau torsi ke poros generator yang terhubung pad...
Studi eksperimental turbin angin kombinasi sumbu vertikal darrieus-savonius dengan poros kembar
Studi eksperimental turbin angin kombinasi sumbu vertikal darrieus-savonius dengan poros kembar
Energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah di Indonesia. Potensi angin yang besar ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan turbin angin sebagai tekno...
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten ...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
Peran Teknologi Dalam Pembangunan Kemaritiman Indonesia
Peran Teknologi Dalam Pembangunan Kemaritiman Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor maritim. Pemerintah telah merencanakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan industri mar...
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton
Penelitian  ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang sejauhmana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Kebijakan untuk menanggulangi Stunting di Kabupaten...
K.H. AHMAD DAHLAN DALAM JARINGAN ULAMA DI SURAKARTA AWAL ABAD KE-20
K.H. AHMAD DAHLAN DALAM JARINGAN ULAMA DI SURAKARTA AWAL ABAD KE-20
Memasuki pergantian abad ke-20 lahir dua organisasi Islam Modern di jantung kota kerajaan Jawa (vorstenlanden), Sarekat Islam (SI) atas prakarsa H. Samanhudi (1868-1956) di Surakar...
Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM)
Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM)
Asesmen Kemampuan Minimum (AKM), merupakan kebijakan kemendikbud pengganti Ujian Nasional (UN). Apakah kegiatan ini akan sukses tepat sasaran dan mampu mendograk mutu pendidikan In...

Back to Top