Kemunduran Demokrasi dan Pelarangan Organisasi Islamis di Era Pemerintahan Jokowi

Kebijakan negara di bawah pemerintahan Jokowi yang melarang organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) telah menuai pro dan kontra dalam diskursus sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Mereka yang mendukung pembubaran tersebut menilai bahwa sikap negara dalam mengambil sikap tegas terhadap organisasi keagamaan yang mengedepankan aksi-aksi non demokratis, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, kalangan yang menolak, menganggap bahwa kebijakan pemerintah bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh konstitusi dalam sistem demokrasi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pelarangan organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif di mana data didasarkan pada pemberitaan media online terkait pelarangan organisasi Islamis. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang melarang organisasi Islamis tanpa melalui proses peradilan (yang cenderung bersifat otoritarian dan represif) telah menyebabkan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Implikasi dari pembubaran organisasi Islamis tersebut adalah semakin memperkuat konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara serta membuat perkembangan demokrasi di Indonesia semakin merosot. Negara cenderung memilih pendekatan demokrasi militan dalam membubarkan organisasi Islamis daripada mengedepankan pendekatan yang dialogis-akomodatif. Studi ini merekomendasikan bahwa melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan jauh lebih baik dilakukan daripada mengedepankan pendekatan represif melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah menimpa HTI dan FPI.