Perwujudan Satuan Brimob sebagai Semi Militer yang Profesional dan Demokratik

Keterbatasan keterampilan dan keahlian di bidang yang mempengaruhi metode yang digunakan. Mabes Polri dan pimpinan Brimob menyadari kekurangan tersebut, terutama karena dalam menangani berbagai kasus, juga diperhatikan masalah pendekatan yang menyebabkan tindak kekerasan oleh Brimob di lapangan. Pimpinan Polri dan Brimob membuat kebijakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota Brimob, terutama dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana Satuan Brimob berkembang menjadi organisasi semi militer demokratis dan profesional serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala institusi sosial, perilaku, atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Brimob dibentuk sebagai semi militer yang demokratis dan profesional karena tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling umum adalah perbuatan disersi. Ini jelas menjadi preseden buruk untuk gagasan bahwa kinerja Polri dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa anggota Polri masih belum memenuhi standar kepribadian, kemasyarakatan, kenegaraan, dan kelembagaan.. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Sie Propam Brimob masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran.