Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menuju Representasi Daerah Yang Efektif

Tulisan ini menganalisis kelemahan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menawarkan konsep rekonstruksi untuk penguatan peran DPD. Meskipun DPD dirancang sebagai representasi daerah dalam sistem bikameral, kewenangannya yang terbatas hanya meliputi pengajuan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang terkait daerah. Keterbatasan ini menciptakan ketimpangan antara DPR dan DPD, sehingga DPD tidak efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum serta konsep representasi politik dari John Stuart Mill dan Hanna Pitkin. Hasilnya menunjukkan perlunya rekonstruksi Pasal 22D UUD 1945, mencakup pemberian hak inisiatif legislasi yang mandiri dan keterlibatan setara dalam pengambilan keputusan final, guna menciptakan strong bicameral system. Pembelajaran dari sistem bikameral di Australia dan Jerman menunjukkan bahwa representasi daerah yang kuat mendukung keseimbangan kekuasaan legislatif. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat DPD sebagai wakil daerah yang efektif dalam legislasi nasional, mendukung aspirasi daerah, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, kewenangan legislasi, representasi daerah, sistem bikameral, Amandemen UUD1945