Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH

View through CrossRef
<p class="06AbstrakIndonesia"><span lang="IN">Kalender Hijriah sudah lama dipakai oleh masyarakat Aceh untuk keperluan ibadah dan interaksi sosial. Pemberlakuan kalender Masehi dalam administrasi negara pasca kemerdekaan Indonesia menyebabkan Aceh memiliki dua kalender, kalender Masehi untuk keperluan pencatatan administrasi dan kalender Hijriah dalam tatanan sosial dengan berbagai keperluan. Kehadiran kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh sejatinya menjadikan kalender Masehi dan Hijriah memiliki posisi yang sama dalam administrasi negara dan tatanan sosial masyarakat Aceh. Kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh belum memiliki formulasi yang utuh yang mampu menjawab kebutuhan administrasi dan keperluan ibadah. Kriteria yang digunakan masih mengikuti kriteria kalender Hijriah yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sampai saat ini masih diperbincangkan. Pemberlakuan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam belum maksimal, masih banyak peristiwa besar di Aceh yang seharusnya diperingati dengan panduan kalender Hijriah sebagai syiar Islam, namun masih diperingati dengan pedoman kalender Masehi, seperti peringatan peristiwa Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 dan peristiwa perdamaian Aceh yang terjadi 15 Agustus 2005. </span></p>
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Title: DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH
Description:
<p class="06AbstrakIndonesia"><span lang="IN">Kalender Hijriah sudah lama dipakai oleh masyarakat Aceh untuk keperluan ibadah dan interaksi sosial.
Pemberlakuan kalender Masehi dalam administrasi negara pasca kemerdekaan Indonesia menyebabkan Aceh memiliki dua kalender, kalender Masehi untuk keperluan pencatatan administrasi dan kalender Hijriah dalam tatanan sosial dengan berbagai keperluan.
Kehadiran kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh sejatinya menjadikan kalender Masehi dan Hijriah memiliki posisi yang sama dalam administrasi negara dan tatanan sosial masyarakat Aceh.
Kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh belum memiliki formulasi yang utuh yang mampu menjawab kebutuhan administrasi dan keperluan ibadah.
Kriteria yang digunakan masih mengikuti kriteria kalender Hijriah yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sampai saat ini masih diperbincangkan.
Pemberlakuan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam belum maksimal, masih banyak peristiwa besar di Aceh yang seharusnya diperingati dengan panduan kalender Hijriah sebagai syiar Islam, namun masih diperingati dengan pedoman kalender Masehi, seperti peringatan peristiwa Tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 dan peristiwa perdamaian Aceh yang terjadi 15 Agustus 2005.
</span></p>.

Related Results

URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Abstrak: Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundan...
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning th...
Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah
Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengamanatkan kewenangan khusus yang be...
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Aceh merupakan provinsi yang mempunyai beberapa sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemajemukan (pluralisme) sistem penegakan hukum di Aceh dipengaruhi oleh keberagaman suku, nila...
The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency
The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency
The purpose of this study is to determine the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016 on the Halal Product Assurance System (The Aceh Qanun on Halal Label) on Micro, Small, a...
Implementasi Qanun Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulue
Implementasi Qanun Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulue
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah implementasi Qanun tentang Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulu. Apakah yang menjadi kendala yuridis dan sosiologis p...

Back to Top