Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

“KASUS PELANGGARAN HAM PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB”

View through CrossRef
ABSTRAKKasus kematian Munir hanya satu dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang. Hukum di Indonesia harusnya lebih diperkuat khususnya tentang HAM, karena dimasa sekarang hukum hanya berlaku bagi orang-orang lemah saja sedangkan orang-orang yang berkedudukan tinggi lebih mudah lepas dari jerat hukum yang seharusnya hukum tidak memandang status sosial seseorang di masyarakat tapi kenyataannya malah sebaliknya inilah yang menyebabkan para kaum bawah ditindas. Terbukti dari banyaknya kasus kemanusiaan yang tak kunjung usai dan tak kunjung menemui titik terang seperti kasus kematiaan Munir. Seharusnya pemerintah segera terbangun dari tidur lamanya dalam arti sadarlah bahwa hukum sebenarnya ada untuk menegakkan kebenaran bukan untuk menutupi kebenaran yang ada. Kelemahan hukum di Indonesia ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya kejahatan jika pemerintah tidak segera tanggap untuk mengubahnya. Kasus kematian Munir dapat menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia untuk segera meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter, karena semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak keadilan, dan hak atas rasa aman. Inilah hebatnya sebuah jabatan yang ada disuatu negara, jabatan yang dimana hanya memenangkan kepentingan para kaum penguasa dan menyingkirkan sebuah kebenaran yang sebenarnya sudah jelas terpampang didepan mata. Lemahnya hukum di Indonesia sebenarnya sangat dirasakan pengaruhnya oleh pihak keluarga Munir, terlebih sang istri yang setelah ±15 tahun harus menelan pil pahit dimana kasus kematian suaminya tersebut tidak juga mendapatkan kejelasan. Ketika pihak keluarga mendengar bahwa penanganan kasus ini dihentikan hanyalah meninggalkan kekecewaan dari keluarga termasuk para kaum penegak hukum di Indonesia pun juga merasakan dampaknya, termasuk juga para aktivis yang ikut serta mengawal jalannya investigasi kasus dari awal dibuka hingga harus terpaksa dihentikan. Seharusnya mereka berani menjatuhkan tindakan tegas seperti memberikan hukuman yang sepantasnya didapat para pelaku kasus kematian Munir. Sebagai negara Demokrasi rakyat juga memerlukan dukungan dari pihak penegak agar mau bersikap seadil-adilnya didepan hukum ini semua bertujuan agar negara dapat berjalan dengan aman.
Center for Open Science
Title: “KASUS PELANGGARAN HAM PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB”
Description:
ABSTRAKKasus kematian Munir hanya satu dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang.
Hukum di Indonesia harusnya lebih diperkuat khususnya tentang HAM, karena dimasa sekarang hukum hanya berlaku bagi orang-orang lemah saja sedangkan orang-orang yang berkedudukan tinggi lebih mudah lepas dari jerat hukum yang seharusnya hukum tidak memandang status sosial seseorang di masyarakat tapi kenyataannya malah sebaliknya inilah yang menyebabkan para kaum bawah ditindas.
Terbukti dari banyaknya kasus kemanusiaan yang tak kunjung usai dan tak kunjung menemui titik terang seperti kasus kematiaan Munir.
Seharusnya pemerintah segera terbangun dari tidur lamanya dalam arti sadarlah bahwa hukum sebenarnya ada untuk menegakkan kebenaran bukan untuk menutupi kebenaran yang ada.
Kelemahan hukum di Indonesia ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya kejahatan jika pemerintah tidak segera tanggap untuk mengubahnya.
Kasus kematian Munir dapat menjadi pembelajaran bagi negara Indonesia untuk segera meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter, karena semua rakyat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak keadilan, dan hak atas rasa aman.
Inilah hebatnya sebuah jabatan yang ada disuatu negara, jabatan yang dimana hanya memenangkan kepentingan para kaum penguasa dan menyingkirkan sebuah kebenaran yang sebenarnya sudah jelas terpampang didepan mata.
Lemahnya hukum di Indonesia sebenarnya sangat dirasakan pengaruhnya oleh pihak keluarga Munir, terlebih sang istri yang setelah ±15 tahun harus menelan pil pahit dimana kasus kematian suaminya tersebut tidak juga mendapatkan kejelasan.
Ketika pihak keluarga mendengar bahwa penanganan kasus ini dihentikan hanyalah meninggalkan kekecewaan dari keluarga termasuk para kaum penegak hukum di Indonesia pun juga merasakan dampaknya, termasuk juga para aktivis yang ikut serta mengawal jalannya investigasi kasus dari awal dibuka hingga harus terpaksa dihentikan.
Seharusnya mereka berani menjatuhkan tindakan tegas seperti memberikan hukuman yang sepantasnya didapat para pelaku kasus kematian Munir.
Sebagai negara Demokrasi rakyat juga memerlukan dukungan dari pihak penegak agar mau bersikap seadil-adilnya didepan hukum ini semua bertujuan agar negara dapat berjalan dengan aman.

Related Results

Esensi dan Aktualisasi Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Peradilan bagi Kasus Munir
Esensi dan Aktualisasi Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Peradilan bagi Kasus Munir
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Namun dalam sejarahnya, penegakan HAM di Indonesia dirasa belum mem...
Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia
Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia
Abstract: The settlement of human rights violations in Indonesia is based on the Law on the Human Rights Court, that any person and/or group who has a strong reason that their huma...
Kematian akibat pembunuhan di Kota Manado yang masuk Bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2014
Kematian akibat pembunuhan di Kota Manado yang masuk Bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2014
Abstract: Death caused by murder is an unnatural death case, violates the human right, and should be more concerned by many people. WHO listed 475.000 homicides that occured in 201...
Analisis Criminal Profiling Kasus Ryan “Jagal Jombang”
Analisis Criminal Profiling Kasus Ryan “Jagal Jombang”
ABSTRAK Pembunuhan berantai merupakan pembunuhan terhadap tiga orang atau lebih dalam satu periode waktu lebih dari 30 hari, disertai cooling off period yang signifikan antar satu...
Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa
Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa
Abstrak Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk melanggar hukum. Orang orang yang melakukan pembunuhan kepada seseorang biasanya m...
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the ...
Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Mekanisme non-yudisial merupakan solusi lain yang sedang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Sebab, penyelesaian kasus mel...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...

Back to Top