Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dalam Kerangka Hukum Kehutanan: Kajian Literatur
View through CrossRef
Special Purpose Forest Areas (KHDTK) are forest areas used for limited purposes, including research, education, training, and religious and cultural purposes, without altering the areas primary function. The regulation of Special Purpose Forest Areas (KHDTK) has evolved since its inception in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, and subsequent regulatory changes following the enactment of the legal basis for Special Purpose Forest Areas (KHDTK), the consistency of the hierarcy of laws and regulations, and legal issues in their implementation. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through a literature review of previous laws and research. The results show that the regulation of Special Purpose Forest Areas (KHDTK) has evolved through six regulatory stages, with the main issue emerging after the issuance of Government Regulation Number 23 of 2021, which reinstated KHDTK despite tha lack of explicit delegation in the Job Creation Law, Furthermore, KHDTK management still faces various obstacles, such as encroachment, overlapping permits, tenure conflicts, and unclear boundaries. Therefore, its is necessary to strengthen the legal basis, accelerate the arrangement of regional boundaries, and involve the community in a participatory manner to increase the effectiveness of KHDTK management.
Title: Tinjauan Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dalam Kerangka Hukum Kehutanan: Kajian Literatur
Description:
Special Purpose Forest Areas (KHDTK) are forest areas used for limited purposes, including research, education, training, and religious and cultural purposes, without altering the areas primary function.
The regulation of Special Purpose Forest Areas (KHDTK) has evolved since its inception in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, and subsequent regulatory changes following the enactment of the legal basis for Special Purpose Forest Areas (KHDTK), the consistency of the hierarcy of laws and regulations, and legal issues in their implementation.
The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through a literature review of previous laws and research.
The results show that the regulation of Special Purpose Forest Areas (KHDTK) has evolved through six regulatory stages, with the main issue emerging after the issuance of Government Regulation Number 23 of 2021, which reinstated KHDTK despite tha lack of explicit delegation in the Job Creation Law, Furthermore, KHDTK management still faces various obstacles, such as encroachment, overlapping permits, tenure conflicts, and unclear boundaries.
Therefore, its is necessary to strengthen the legal basis, accelerate the arrangement of regional boundaries, and involve the community in a participatory manner to increase the effectiveness of KHDTK management.
Related Results
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang; Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentan...
Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan
Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan
ABSTRAK
Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan telah terjalin begitu erat. Sayangnya hubungan ini belum didukung dengan tata kelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ...
PEMETAAN TUTUPAN VEGETASI PADA PETAK 76 DI DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR
PEMETAAN TUTUPAN VEGETASI PADA PETAK 76 DI DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR
Perubahan tutupan hutan akibat rusaknya hutan dapat diatasi dengan rehabilitasi. Rehabilitasi hutan dilakukan untuk menjaga prinsip kelestaria hutan. Keberhasilan rehabilitasi dini...
Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa (Studi di KPH Yogyakarta, TN Gunung Halimun Salak, dan TN Gunung Ciremai)
Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa (Studi di KPH Yogyakarta, TN Gunung Halimun Salak, dan TN Gunung Ciremai)
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan...
Analisis Pendapatan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari Terhadap Kemitraan Kehutanan di Desa Napal Putih
Analisis Pendapatan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari Terhadap Kemitraan Kehutanan di Desa Napal Putih
ABSTRACT
The Wana Mitra Lestari Forest Farmer Group is one of the forest farmer groups located in Napal Putih Village, Serai Serumpun District. The forest work area managed by KTH...
MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
<h4>Abstract</h4> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><em>Forest management must consider the cultural values of socie...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...

