Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-2015

View through CrossRef
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terbentuknya pemerintahan Kabupaten Muna dan mendeskripsikan pemerintahan Kabupaten Muna tahun 1960 sampai 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsudin, dimana tata kerja metode ini adalah: (1) Pengumpulan sumber (Heuristik), (2) Kritik sumber (Verifikasi), (3) Penulisan sejarah (Historiografi).            Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) Latar belakang terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Muna menjadi jelas setelah diadakan musyawarah antar daerah se-Sulawesi Tenggara di Kendari yang dihadiri utusan dari Kewedanan Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Melalui musyawarah ini disepakati bahwa Kabupaten Sulawesi Tenggara harus diperjuangkan pemekarannya sebagai provinsi dengan didukung empat daerah tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Buton, Muna, Kendari dan Kolaka. Kabupaten Muna terbentuk pada tahun 1959 melalui Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan Kepala Daerah Tingkat II Muna yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus sebagai Bupati Muna yang pertama. (2) Pemerintahan Kabupaten Muna dalam perjalanannya selama 56 tahun (1960-2015) telah mengalami 11 kali pergantian Kepala Daerah Tingkat II sampai tahun 2015. Kepala Daerah Tingkat II yang menjabat secara berturut-turut yaitu Drs. La Ode Abdul Kudus (1959-1960), Lettu Inf. M. Thalib (1961-1965), Drs. La Ode Rasyid (1965-1970), Drs. La Ute (1971-1973), Drs. La Ode Kaimuddin (1976-1980), Drs. La Ode Saafi Amane (1981-1985), Drs. Maola Daud (1986-1994), Kol. Saleh Lasata (1995-1997), Kol. Inf. H. Djamaluddin Bedu (1998-1999), Ridwan. BAE (2000-2010), dan dr. H. L. M. Baharuddin. M.Kes (2011-2015). Pada masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan, BAE terjadi pemekaran wilayah yaitu mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna. Pada masa pemerintahan dr. H. L.M. Baharuddin. M.Kes juga terjadi pemekaran yaitu mekarnya Muna Barat dari Kabupaten Muna. Kata Kunci: Sejarah, Pemerintahan, Kabupaten Muna
Title: SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-2015
Description:
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terbentuknya pemerintahan Kabupaten Muna dan mendeskripsikan pemerintahan Kabupaten Muna tahun 1960 sampai 2015.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsudin, dimana tata kerja metode ini adalah: (1) Pengumpulan sumber (Heuristik), (2) Kritik sumber (Verifikasi), (3) Penulisan sejarah (Historiografi).
            Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) Latar belakang terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Muna menjadi jelas setelah diadakan musyawarah antar daerah se-Sulawesi Tenggara di Kendari yang dihadiri utusan dari Kewedanan Buton, Muna, Kendari dan Kolaka.
Melalui musyawarah ini disepakati bahwa Kabupaten Sulawesi Tenggara harus diperjuangkan pemekarannya sebagai provinsi dengan didukung empat daerah tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Buton, Muna, Kendari dan Kolaka.
Kabupaten Muna terbentuk pada tahun 1959 melalui Undang-Undang No.
29 tahun 1959.
Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan Kepala Daerah Tingkat II Muna yaitu Drs.
La Ode Abdul Kudus sebagai Bupati Muna yang pertama.
(2) Pemerintahan Kabupaten Muna dalam perjalanannya selama 56 tahun (1960-2015) telah mengalami 11 kali pergantian Kepala Daerah Tingkat II sampai tahun 2015.
Kepala Daerah Tingkat II yang menjabat secara berturut-turut yaitu Drs.
La Ode Abdul Kudus (1959-1960), Lettu Inf.
M.
Thalib (1961-1965), Drs.
La Ode Rasyid (1965-1970), Drs.
La Ute (1971-1973), Drs.
La Ode Kaimuddin (1976-1980), Drs.
La Ode Saafi Amane (1981-1985), Drs.
Maola Daud (1986-1994), Kol.
Saleh Lasata (1995-1997), Kol.
Inf.
H.
Djamaluddin Bedu (1998-1999), Ridwan.
BAE (2000-2010), dan dr.
H.
L.
M.
Baharuddin.
M.
Kes (2011-2015).
Pada masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan, BAE terjadi pemekaran wilayah yaitu mekarnya Buton Utara dari Kabupaten Muna.
Pada masa pemerintahan dr.
H.
L.
M.
Baharuddin.
M.
Kes juga terjadi pemekaran yaitu mekarnya Muna Barat dari Kabupaten Muna.
 Kata Kunci: Sejarah, Pemerintahan, Kabupaten Muna.

Related Results

Etnomedisin Masyarakat Muna Di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna
Etnomedisin Masyarakat Muna Di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna
ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang Etnomedisin masyarakat Muna di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. (2) Untuk mengidenti...
SEJARAH DIBENTUKNYA FATO GHOERANO DIKERAJAAN MUNA 1600-1920
SEJARAH DIBENTUKNYA FATO GHOERANO DIKERAJAAN MUNA 1600-1920
ABSTRAK: Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai latar belakang dibentuknya fato ghoerano di Kerajaan Muna 1600-1920, proses dibentuknya fato ghoerano di Kerajaan Muna ...
Proses Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Muna (Studi di Desa Labaha Kecamatan Watopute Kabupaten Muna)
Proses Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Muna (Studi di Desa Labaha Kecamatan Watopute Kabupaten Muna)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Proses Adat pernikahan masyarakat Suku Muna Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, serta untuk  mengtahui  alasan  masy...
SEJARAH LISAN DALAM DISIPLIN ILMU SEJARAH: ANTARA REALITI DAN REPRESENTASI
SEJARAH LISAN DALAM DISIPLIN ILMU SEJARAH: ANTARA REALITI DAN REPRESENTASI
Perkembangan disiplin ilmu sejarah buat sekian lama memusatkan perbahasannya kepada falsafah “tiada dokumen, tiada sejarah” sebagai wadah merealisasikan matlamat sejarawan untuk me...
PERUBAHAN BUDAYA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUNA DI DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA KABUPATEN MUNA: 1978-2018
PERUBAHAN BUDAYA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUNA DI DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA KABUPATEN MUNA: 1978-2018
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan perubahan budaya perkawinan pada masyarakat Muna di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna pada tahun: 1978-2018. (2) menjelaskan ...
Analisis Produksi Usahatani Padi Sawah di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna
Analisis Produksi Usahatani Padi Sawah di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna
Padi sawah merupakan tanaman pangan yang menempati posisi pertama kebutuhan pangan pokok di Indonesia. Kebutuhan pangan pokok beras terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumla...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...

Back to Top