Javascript must be enabled to continue!
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK
View through CrossRef
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong><em></em></p><p><em>The objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed. This articles includes normative legal research. The characteristics of this articles are the Perspective. The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank. While the analytical technique takes the deductive method. The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission. Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor. Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by. The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement. </em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sifat dari artikel ini adalah prespektif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif. Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentuk-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang di larang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya. Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.</p><p><strong>Kata Kunci</strong>: Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.</p>
Title: KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK
Description:
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong><em></em></p><p><em>The objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed.
This articles includes normative legal research.
The characteristics of this articles are the Perspective.
The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank.
While the analytical technique takes the deductive method.
The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission.
Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor.
Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by.
The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.
</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement.
</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris.
Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif.
Sifat dari artikel ini adalah prespektif.
Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank.
Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif.
Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentuk-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang di larang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial.
Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan.
Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.
</p><p><strong>Kata Kunci</strong>: Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.
</p>.
Related Results
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fenomena pembuatan perjanjian standar semakin bertambah luas karena perjanjian standar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian standar ter...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna)
Abstract
Notaries and PPATs are public officials authorized to make authentic deeds, as long as the making of certain authentic deeds is not reserved for other public officials. M...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...

