Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penegakan Larangan Khamar
View through CrossRef
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan khamar di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun qanun ini telah diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, praktik konsumsi dan peredaran tuak masih marak terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber, yakni warga, pemuda, tokoh agama, kepala desa, dan petugas Wilayatul Hisbah (WH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya penerapan qanun disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap definisi khamar, kuatnya budaya konsumsi tuak yang telah mengakar, lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan personel dan anggaran, minimnya koordinasi antara lembaga desa dan penegak hukum, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum serta agama kepada masyarakat. Selain itu, lemahnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan turut memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas qanun ini. Penegakan hukum harus disertai edukasi yang menyentuh aspek budaya dan sosial agar larangan khamar benar-benar dapat dijalankan secara optimal di tengah masyarakat.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: Efektivitas Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penegakan Larangan Khamar
Description:
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Qanun Aceh No.
6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan khamar di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
Meskipun qanun ini telah diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, praktik konsumsi dan peredaran tuak masih marak terjadi di tengah masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber, yakni warga, pemuda, tokoh agama, kepala desa, dan petugas Wilayatul Hisbah (WH).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya penerapan qanun disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap definisi khamar, kuatnya budaya konsumsi tuak yang telah mengakar, lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan personel dan anggaran, minimnya koordinasi antara lembaga desa dan penegak hukum, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum serta agama kepada masyarakat.
Selain itu, lemahnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan turut memperburuk situasi.
Diperlukan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas qanun ini.
Penegakan hukum harus disertai edukasi yang menyentuh aspek budaya dan sosial agar larangan khamar benar-benar dapat dijalankan secara optimal di tengah masyarakat.
Related Results
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Aceh merupakan provinsi yang mempunyai beberapa sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemajemukan (pluralisme) sistem penegakan hukum di Aceh dipengaruhi oleh keberagaman suku, nila...
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning th...
Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh
Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh
Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). S...
Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat
Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa qanun jinayat menggunakan emas murni sebagai standar dalam jarimah maisir dan uqubat denda terhadap pelaku jinayat. Selain itu, ap...
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum dip...
Public Perception and Effectiveness of Punishment for Khalwat Perpetrators in Aceh
Public Perception and Effectiveness of Punishment for Khalwat Perpetrators in Aceh
This study examines the public's perception of khalwat and the effectiveness of punishment against perpetrators’ violation of khalwat in Aceh. This study is a normative-empirical s...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh
Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh
Act Number 35, 2014 on Child Protection (UUPA) and Qanun (provincial law) Aceh Number 6, 2014 regarding Qanun Jinayat has given rise to legal dualism. Both laws and regulations go...

