Pesantren dan Kebangsaan

Sulit memang membahas soal pesantren dikaitkan dengan diskursus kebangsaan di negeri ini, karena hampir semua bahasan, analisis, dan laporan mengenai Kongres pertama Boedi Oetomo 1908 dan Kongres Pemoeda ke-2 tahun 1928, dua peristiwa penting sebagai tonggak gerakan kebangsaan, tidak menyebut secara eksplisit pesantren di dalamnya. Jika pada Kongres Pemoeda ke-2, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Roekoen, Jong Batak, Jong Theosofen Bond, Ambonsche Strudeerenden, Minahasa Strudeerenden, Studieclub Indonesia, Boedi Oetomo, dan Muhammadiyah disebut sebagai peserta resmi, tetapi pesantren, dan NU sebagai lembaga/organisasi resmi sama sekali tidak disebut dan tidak terdaftar, kesertaan pemuda Wahab Hasbullah, Hasyim Asy‘ari, dan Wahid Hasyim dalam perhelatan tersebut diakui sebagai perorangan. Entah karena perintah Belanda atau panitia Kongres yang abai terhadap pesantren, kenyataan itu mengundang pertanyaan besar: mengapa? Tulisan ini tak hendak bermaksud menjawab pertanyaan itu, juga tak ingin memberikan sanggahan terhadap ―kekhilafan‖ tersebut dengan seluruh argumen historisnya. Paparan yang tidak terlalu panjang ini hanya akan menganalisis fakta-fakta yang berserak dan terdokumentasi tertulis dari pilihan pesantren menjadi subkultur, kiprahnya dalam community development, hingga pembentukan komite hijaz dan deklarasi Islam nusantara. Dengan analisis itu diharapkan menjadi lebih terang peran pesantren yang sebenarnya jauh lebih tua dari kelahiran Boedi Oetomo maupun Sumpah Pemoeda dalam gerak kebangsaan di negeri ini.