Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam Mendukung Daerah Tertib Ukur: Studi Kasus Pengawasan Tahun 2022 di Kabupaten Samosir

View through CrossRef
Metrologi legal merupakan aspek penting dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketertiban ukur yang benar dan adil dalam masyarakat. Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir dan mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan metrologi legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara saat kegiatan pengawasan metrologi lega. Kesimpulan sebagai berikut: 1. Evaluasi mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar metrologi legal masih rendah. Temuan yang diperoleh dilapangan terkait tingginya persentase UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan surat keterangan tertulis pengganti tanda tera sah dikarenakan pegawai berhak tidak tersedia. Demikian juga terkait BDKT, terdapat persentase kesesuaian pelabelan produk masih rendah dikarenakan alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis. 2. Kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu pegawai berhak untuk melakukan tera/tera ulang UTTP tidak tersedia, alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan metrologi legal, dan anggaran kegiatan pengawasan kemetrologian pada Dinas tidak tersedia.
Title: Implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam Mendukung Daerah Tertib Ukur: Studi Kasus Pengawasan Tahun 2022 di Kabupaten Samosir
Description:
Metrologi legal merupakan aspek penting dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketertiban ukur yang benar dan adil dalam masyarakat.
Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir dan mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan metrologi legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi.
Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara saat kegiatan pengawasan metrologi lega.
Kesimpulan sebagai berikut: 1.
Evaluasi mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar metrologi legal masih rendah.
Temuan yang diperoleh dilapangan terkait tingginya persentase UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan surat keterangan tertulis pengganti tanda tera sah dikarenakan pegawai berhak tidak tersedia.
Demikian juga terkait BDKT, terdapat persentase kesesuaian pelabelan produk masih rendah dikarenakan alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis.
2.
Kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu pegawai berhak untuk melakukan tera/tera ulang UTTP tidak tersedia, alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan metrologi legal, dan anggaran kegiatan pengawasan kemetrologian pada Dinas tidak tersedia.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
ANALISIS SEKTOR BASIS BUAH-BUAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN SAMOSIR
ANALISIS SEKTOR BASIS BUAH-BUAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN SAMOSIR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komoditi buah-buahan apa saja yang menjadi komoditi basis pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Samosir, untuk mengetahui komoditi bua...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Pemetaan Restoran Halal di Pulau Samosir Sumatera Utara
Pemetaan Restoran Halal di Pulau Samosir Sumatera Utara
Sektor pariwisata di negara Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berperan penting meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian di suatu daera...
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pada Koridor Kanal Tano Ponggol
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pada Koridor Kanal Tano Ponggol
Dahulu, Pulau samosir berada pada suatu daratan dengan Pulau Sumatera, berbentuk sebuah tanjung di danau Toba. Bagian paling sempit dari samosir adalah pangururan. Warga dulu menye...
Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar
Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar
Inovasi daerah dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. In...
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS
Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus mempe...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...

Back to Top