Javascript must be enabled to continue!
Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia
View through CrossRef
Abstract: The Influence of Dutch East Indies Politics and Law on Islamic Law Legislation in Indonesia. Dutch East Indies politics and law is based on the interests of Dutch colonialism in Indonesia. At the start, the Dutch exercised a compromising brand of politics and law, however this was less than advantageous. Then, in its growth, the Dutch executed confrontational politics and law, which, evidently, was effective in swaying their power. Afterwards, Indonesia became independent in 1945. It turns out that confrontational thinking, as exhibited in the politics and law of the Dutch East Indies, had an influence on the Indonesian nation. They often rejected efforts to legislate Islamic law into the national legal system for a number of types of reasons. This article aims to examine the progression of Dutch colonial politics and law and its influence on the production of Indonesian Islamic politics and law over the course of independence.Keywords: law and politics, Islamic law, Adat law, Dutch East Indies, conflictAbstrak: Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara (Indonesia). Pada awalnya Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan. Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Setelah Indonesia merdeka 1945, ternyata cara berpikir konfrontatif seperti dalam politik hukum Hindia Belanda berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia. Sering mereka menolak upaya legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional dengan pelbagai macam alasan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi perjalanan politik hukum penjajah Belanda dan pengaruhnya dalam perkembangan politik hukum Islam Indonesia pada masa kemerdekaan.Kata Kunci: politik hukum, hukum Islam, hukum adat, Hindia Belanda, konflikDOI: 10.15408/ajis.v12i1.972
LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Title: Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia
Description:
Abstract: The Influence of Dutch East Indies Politics and Law on Islamic Law Legislation in Indonesia.
Dutch East Indies politics and law is based on the interests of Dutch colonialism in Indonesia.
At the start, the Dutch exercised a compromising brand of politics and law, however this was less than advantageous.
Then, in its growth, the Dutch executed confrontational politics and law, which, evidently, was effective in swaying their power.
Afterwards, Indonesia became independent in 1945.
It turns out that confrontational thinking, as exhibited in the politics and law of the Dutch East Indies, had an influence on the Indonesian nation.
They often rejected efforts to legislate Islamic law into the national legal system for a number of types of reasons.
This article aims to examine the progression of Dutch colonial politics and law and its influence on the production of Indonesian Islamic politics and law over the course of independence.
Keywords: law and politics, Islamic law, Adat law, Dutch East Indies, conflictAbstrak: Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia.
Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara (Indonesia).
Pada awalnya Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan.
Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka.
Setelah Indonesia merdeka 1945, ternyata cara berpikir konfrontatif seperti dalam politik hukum Hindia Belanda berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia.
Sering mereka menolak upaya legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional dengan pelbagai macam alasan.
Tulisan ini berupaya mengelaborasi perjalanan politik hukum penjajah Belanda dan pengaruhnya dalam perkembangan politik hukum Islam Indonesia pada masa kemerdekaan.
Kata Kunci: politik hukum, hukum Islam, hukum adat, Hindia Belanda, konflikDOI: 10.
15408/ajis.
v12i1.
972.
Related Results
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PRIANGAN 1900-1942
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PRIANGAN 1900-1942
Kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda (Indonesia) ketika memasuki awal abad ke-20 berubah. Diawali dengan kebijakan konservatif (kebijakan pemerintah kolonial sebelum tah...
Protes Massa Untuk Perubahan Kebijakan Opiumregie: Gerakan Anti Opium di Hindia Belanda, 1900-1940
Protes Massa Untuk Perubahan Kebijakan Opiumregie: Gerakan Anti Opium di Hindia Belanda, 1900-1940
Penelitian ini berfokus kepada gerakan anti-opium di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Penelitian ini berusaha menjawab masalah tentang gerakan anti-opium di Hindia Belanda; bag...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhada...
PENGARUH KOLONIALISME: KEBIASAAN MANDI MENGGUNAKAN SABUN MASYARAKAT HINDIA BELANDA
PENGARUH KOLONIALISME: KEBIASAAN MANDI MENGGUNAKAN SABUN MASYARAKAT HINDIA BELANDA
Artikel ini membahas mengenai pengaruh kolonialisme terhadap kebiasaan mandi menggunakan sabun masyarakat Hindia Belanda. Pada masa kolonial, gagasan superioritas Eropa yang dibawa...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Abdul Rivai: Potret Intelegensia Bumiputra Pada Awal Abad Kedua Puluh
Abdul Rivai: Potret Intelegensia Bumiputra Pada Awal Abad Kedua Puluh
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui perkembangan pendidikan Barat di Hindia Belanda pada abad kesembilan belas, (2) mengetahui Transformasi Elit Bumiputra Terpela...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...

