PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA

<p>Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun dan melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang online KPKNL</p><p><strong>Kata Kunci: Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.</strong></p><p>This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctions</p><p><em><strong>Keywords: Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.</strong> </em></p>